oleh

Masih Ada Waktu, Ayo Manfaatkan Program Pengungkapan Sukarela

”Kebijakan I PPS meliputi pengenaan tarif PPh Final 11% bagi harta di luar negeri yang tidak direpatriasi, 8% untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta dalam negeri, dan 6% bagi harta diluar negeri yang direpatriasi dan harta,” lanjutnya.

Kebijakan II PPS, sambung dia, diperuntukkan bagi WP yang belum mengungkapkan harta yang diperoleh dari 2016 s.d. 2020 dalam SPT Tahunan 2020. Apabila tidak mengikuti PPS, wajib pajak orang pribadi yang belum melaporkan penghasilannya bakal dikenakan PPh sesuai tarif yang berlaku. Ditambah, sanksi administrasi.

Baca Juga:  Hari Terakhir PPS, DJP Jabar I Imbau WP Manfaatkan Sisa Waktu

“Kebijakan ini adalah kebijakan yang disebut lagi-lagi kesempatan untuk mengungkap secara sukarela agar kepatuhan menjadi makin tertib, makin baik,” sambungnya.

Saat disinggung mengenai upaya Kanwil Jabar I dalam menyukseskan PPS, dia menyampaikan telah mensosialisasikan melalui daring mau pun ruling kepada wajib pajak/umum. Seperti asosiasi, bank, Tax Center, API, Ikatan Notaris.

Tak hanya itu, kanwil DJP Jabar I pun mensosialasaikan melalui berbagai media masa baik elektronik, cetak maupun online. Di samping itu, menggalakan berbagai spanduk diberbagai penjuru kota maupun.

Baca Juga:  Urus Pajak Makin Mudah Dengan NIK Sebagai NPWP

Erna pun mengaku, telah mensosialisasikan PPS ke semua KKP. Baik di Ciamis, Tasikmalaya, Sumedang, Purwakarta, Bandung Raya, Soreang, Majalaya, 3 KKP pratama Bandung, Sukabumi, Cianjur Cimahi dan Garut.

Saat ditanya mengenai capaian PPS di Kanwil DJP Jabar I, Erna menyebutkan per 16 Juni 2022 terdapat total realisasi nilai PPh mencapai 1,34 triliun, total nilai harta bersih Rp 14 Triliun dan jumlah wajib pajak 5.661.(win)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.