BANDUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) menghibahkan dana anggaran Pemilu/Pilkada 2024 sebesar Rp 1,150 Triliun untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar.
Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jabar, Iip Hidajat. Dirinya menambahkan, dana itu lantas dibagi dua lagi untuk keperluan Bawaslu dan pengamanan.
“Pecah lagi, Rp 150 M (miliar, red) untuk Bawaslu. Kemudian Rp 200 M bagi unsur-unsur pengamanan, yakni Kodam III Siliwangi dan Kodam Jaya, serta Polda Jabar dan Polda Jaya,” ucap Iip kepada Jabar Ekspres saat dihubungi lewat sambungan telepon pada Sabtu (4/6).
Sebetulnya, lanjut Iip, untuk anggaran Pemilu Serentak 2024, Pemprov Jabar sudah menyiapkan dana tersebut sedari tahun 2021. Yakni dalam bentuk peraturan daerah (Perda) 14/2021 tentang DCD yang diterbitkan Pemerintah Daerah Provinsi Jabar.
“Namanya Perda DCD atau Dana Cadangan Daerah. Ditetapkan dalam perda itu Rp 1 Triliun, dengan rincian; APBD murni tahun 2022 dan Perubahan Rp 100 miliar masing-masing,” kata Iip.
“Di APBD murni 2023, sebesar Rp 500 M dengan perubahan 2023 senilai Rp 500 M. Sisanya akan dianggarkan dalam APBD 2024 sebanyak Rp 500 M. Jadi totalnya, 1,5 triliun,” sambungnya.
Menurutnya, dengan keberadaan Perda DCD tersebut, selain menjadi payung hukum pendanaan pemilu dan pilkada. Perda ini sebagai upaya menyimpan cadangan anggaran.
“Jadi sejak 2021, ini payung hukum untuk mencadangkan anggaran pemilihan (pilkada atau pemilu), jadi sudah pasti (ada) dianggarkan setiap tahun,” imbuhnya.
Kendati demikian, dana yang tersedia itu belum termasuk untuk anggaran apabila pemilu dipaksa lanjut ke putaran kedua. Iip menjelaskan, pihaknya tengah merancang antisipasi lain mengatasi kemungkinan tersebut.
“Kami tidak menyiapkan (dana) putaran kedua Dengan asumsi, ini akan sukses di putaran pertama. Oleh karena itu bagaimana dari sekarang agar pemilihan serentak itu bisa berhasil satu putaran,” jelasnya.
“Upaya-upaya itu kami lakukan, walaupun jadi, Plan B sudah kami siapkan. Sekarang kami punya 2 tahun lagi, mempersiapkan peta kondisi agar pemilu bisa berjalan dengan baik,” pungkasnya.
Jadi, menurutnya, pihaknya tidak mempersiapkan dana untuk antisipasi putaran kedua. Hal ini didasari pula dengan kegiatan pemilu pada tahun sebelumnya.
