JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah pusat akhirnya mengiizinkan kembali ekspor crude palm oil (CPO)
Kendati begitu, keran ekspor CPO akan dilakukan pengawasan secara ketat. Agar kebijakan ini tidak disalah gunakan dengan melakukan ekspor secara illegal.
Menurut Menko Airlangga Hartarto, pengawasan akan dilakukan dengan berkoordinasi dengan Bea Cukai, Satgas Pangan Polri, Kementerian Kejagung dan Pemerintahan Daerah (Pemda).
‘’Jadi jika kebijakan ini disalah gunakan pemerintah akan menindak tegas siapapun pelakunya,’’kata Airlangga Hartarto kepada wartawan dalam keterangannya, Jumat, (20/5).
Ketua Partai Golkar ini memastikan, kebijakan pembukaan ekspor CPO ini nantinya akan diberengi ketersediaan bahan baku minyak goreng untuk kebutuhan dalam negeri.
Untuk itu, Pemerintah akan menerapkan aturan domestic market obligation (DMO) dan domestic prize obligation pada minyak goreng nasional.
‘’Jadi untuk kebijakan ini akan ditentukan oleh Kementerian Perdagangan,’’cetus Airlangga Hartarto.
Menko Airlangga memastikan dicabutnya larangan ekspor CPO ini, sudah disertai dengan pertimbangan matang. Termasuk memastikan ketersediaan minyak goreng di masyarakat.
Pemerintah juga melihat perkembangan harga dan pasokan minyak goreng di masyarakat yang sudah kembali tersedia dengan harga yang relative aman.
Untuk pasokan minyak goreng pada April sudah melebihi jumlah kebutuhan per bulan secara nasional. Dengan begitu, Kemendag nantinya akan menetapkan besaran DMO yang harus dipenuhi produsen.
‘’Kemendag juga akan menetapkan mekanisme untuk distribusi migor ke masyarakat secara merata,’’kata dia.
Airlangga Hartarto menuturkan, untuk ketersediaan pasokan bersama satgas pangan pemerintah akan terus melakukan monitor melalui aplikasi digital dari Kemenperin.
Untuk distribusi pasar Kemendag akan menerapkan aturan dengan menggunakan sistem pembelian berbasis KTP.
‘’Hal ini diharapkan agar distribusi minyak goreng bisa tepat sasaran,’’cetusnya.
Selain itu, untuk melakukan akselerasi percepatan distribusi migor dengan harga eceran tertentu, pemerintah memberikan penugasan Perum Bulog untuk menyediakan cadangan 10 persen dari total kebutuhan minyak goreng, nasional.
Diberitakan sebelummnya, sejak pelarangan ekspor CPO yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, harga Tandan Buah Segar Sawit terus mengalami penurunan.
