BANDUNG – Forum Aksi Mahasiswa Bandung Raya (FAM-BR) mengendus kejanggalan di Pemerintah Kota (pemkot) Bandung soal kian merosotnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Para mahasiswa melihat Pemkot Bandung belum mampu memaksimalkan PAD dari sektor perpajakan. Spesifiknya, pajak tempat hiburan malam.
“Kita sudah melakukan investigasi dan kajian terkait dengan problem ini. Justru kita melihat seolah-olah ada kelalaian dan pembiaran yang dilakukan oleh perangkat pemerintah Kota Bandung dalam menyikapi masalah pajak industri hiburan malam,” ungkap Ketua FAM-BR, Fikri Assegaf kepada Jabar Ekspres, Kamis (12/5).
Fikri menilai bahwa ada kelalaian yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam penarikan pajak yang tidak sesuai aturan yang berlaku di Kota Bandung. Padahal, banyak tempat hiburan malam yang diberi izin oleh pemerintah.
FAM-BR pun menduga bahwa penarikan pajak atas industri hiburan malam tidak sebesar 35% sesuai dengan aturan di Kota Bandung melainkan lebih kecil dari angka itu.
“Seharusnya, pajak industri hiburan malam dikenakan tarif pajak sebesar 35% dan pajak restoran sebesar 10% sesuai dengan ketentuan Kementrian Keuangan dan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, kita menduga hal itu tidak sesuai di Kota Bandung,” tegasnya.
“Kalo kita diskusikan, jelas bahwa masalah ini banyak merugikan rakyat khususnya masyarakat kota bandung, satu sisi PAD Kota Bandung juga menurun. Mungkin saja salah satu penyebabnya adalah soal Pajak,” tambah Fikri.
Ia mengaku telah bertemu langsung dengan pengelola pajak untuk menanyakan terkait masalah penarikan pajak, kategori pajak hiburan dan restoran dan lain sebagainya.
“Kita sudah beraudiensi dengan kaban pajak, kabid dan lain lain tapi kita tidak diberikan jawaban sesuai dengan harapan kita malah lempar sana lempar sini” katanya.
Pasca pertemuan itu, FAM-BR berjanji akan melaksanakan demonstrasi jika tidak ada perubahan atas hasil temuan yang telah di sampaikan.
