oleh

Ihsanudin Suarakan Pungutan Liar yang Makin Marak di Karawang

KARAWANG – Pungutan liar terhadap para pencari kerja di Kabupaten Karawang kerap terjadi. Terlebih, setelah lebaran atau sesudah para pekerja menerima gaji.

Pungutan liar ini biasanya dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan organisasi swadaya masyarakat atau LSM dengan iming-iming penempatan kerja disalah -satu pabrik di Karawang.

Menanggapi hal ini, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Ihsanudin mengakui bahwa kasus Pungutan Liar terhadap para pekerja marak terjadi.

Baca Juga:  Pansus III DPRD Jabar Konsultasi Raperda Perlindungan Tenaga Kerja ke Kemenko PMK

Menurutnya, berbagai keluhan mengenai pungutan liar ini, disampaikan oleh sejumlah para pencari kerja kepadanya.

Para pencari kerja ini, kata Ihsanudin, mengaku keberatan dengan besarnya pungli yang dikenakan oknum lembaga atau organisasi yang menjadi penghubung antara pencari kerja dengan perusahaan di Karawang.

“Ini tampaknya sudah menjadi rahasia umum. Para pencari kerja ini ditarik pungutan liar oleh oknum lembaga atau organisasi,’’kata Ihsanudin. dalam keterangannya, pada Rabu (11/05)

Baca Juga:  Pansus VI DPRD Jabar Minta Masukan Raperda RPPLH ke DLH DKI

Ia mengatakan para pencari kerja ini dipungut uang antara Rp 2 juta sampai Rp 15 juta per orangnya. Padahal mereka kebanyakan ditempatkan sebagai pekerja kontrak dengan posisi sebagai teknisi atau buruh dengan gaji yang tidak jauh dari UMK.

“Kebanyakan korbannya malah warga Karawang sendiri. Kami inginnya jangan sampai lah warga Karawang hanya menjadi penonton tumbuhnya industri di daerahnya sendiri.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.