BANDUNG – Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Barat, Haru Suandharu menantikan langkah tegas yang di ambil oleh Presiden dalam menyikapi berkembangnya wacana yang berkembang tentang wacana penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 nanti.
Haru mengatakan, PKS bakal melihat langkah seperti apa yang dilakukan presiden jika masih ditemukan adanya unsur kabinetnya yang bersuara tentang masalah itu. Mengingat langkah yang di ambil akan menentukan gambaran dari penolakan yang dilakukan Presiden.
“Ya kalau mereka serius kita juga serius mengatakan tidak untuk 3 periode, dan saya rasa masyarakat bisa menilai, layakkah 3 periode dengan situasi dan tata kelola seperti ini. Jadi yang terasa penderitaan akan semakin panjang,” kata Haru, Kamis (7/4).
“Saya sih terserah saja presiden mengatakan jangan ada lagi yang berwacana 3 periode, tapi yang kita lihat kenyataannya, apakah benar menteri-menteri itu akan diam, atau justru perkataan pak presiden justru di abaikan”.
“Jika masih ada yang berkata masalah itu dari instrumen bangsa maka yang pertama perkataan presiden itu tidak ada artinya Dimata mereka, yang kedua perlawanan rakyat akan semakin keras,” imbuh Haru.
Lebih lanjut, Haru mengatakan, jika masih di temukan adanya komponen bangsa yang membahas bahkan mendukung masalah itu, sangsi tegas perlu di berikan bagi komponen bangsa yang melanggar.
“Makannya saya rasa pencopotan jabatan jadi konsekuensi yang harus di berikan, karena kalau tidak maka patut di pertanyakan apakah presiden mengatakan tidak tapi nyatanya iya atau bagaimana, langkah tegas ini yang kami nantikan,”jelasnya.
“Masa iya presiden sudah jelas jelas bilang jangan lagi di bahas masih ada yang bahas, saya rasa pencopotan sudah menjadi hal yang wajib dilakukan oleh pak presiden jika masih ada unsur bangsa yang membahas masalah ini,”tegasnya.
Jika hal itu tidak di lakukan haru menegaskan, ada hal lain di balik perkataan presiden di hadapan publik yang di setujui tentang rencana itu.
“Makanya kita menunggu nih apakah wacana ini terus bergulir atau tidak, kalau masih bergulir berarti perkataan presiden tidak di indahkan oleh unsur unsur bangsa ini, atau mungkin ada kesepakatan lain di balik penolakan pak presiden,”tandasnya.(win)
