JAKARTA – Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok membantah pernyataan Menko Marvest, Luhut Binsar Pandjaitan, mengenai rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite dan gas 3 kilogram.
Ahok memastikan hingga saat ini Pertamina belum memiliki rencana menaikkan harga tersebut.
“Belum ada (wacana menaikan pertalite dan LPG 3 Kg),” tegasnya dilansir dari JawaPos, Minggu (3/4).
Hal tersebut sempat diwacanakan oleh Menteri Luhut dan cukup membuat panik masyarakat. Kemunculan wacana tersebut menyusul adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pertamax.
“Over all, yang akan terjadi itu Pertamax, Pertalite, Premium belum, gas yang 3 kilo itu (ada kenaikan) bertahap,” ujar Luhut di Bekasi, Jumat (1/4) lalu.
Luhut bilang, kenaikan BBM akan dilakukan secara bertahap. Pada April ini adanya kenaikan pertamax, bulan berikutnya disusul pertelite hingga gas LPG 3 kilogram. Kenaikan itu dilakukan bertahap hingga pada Desember 2022.
“Jadi nanti 1 April, nanti Juli, nanti bulan September. Itu semua bertahap dilakukan oleh pemerintah,” ujarnya.
Pernyataan LBP itu pun langsung mengundang berbagai kecaman. Antara lain disuarakan anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto. Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengatakan soal BBM dan LPG bukanlah urusan yang berkaitan dengan Menko Marvest.
“Pernyataannya membuat resah dan meneror masyarakat dengan serentetan ancaman kenaikan harga-harga sumber energi kebutuhan sehari-hari mereka,” kata Mulyanto kepada wartawan, Sabtu (2/4).
Apalagi, kata dia, jika gas LPG 3 kg dan Pertalite juga ikut dinaikan karena menyangkut hajat hidup orang banyak, tetapi Menteri Keuangan, Sri Mulyani, sendiri bilang tidak akan menaikan harga energi yang membuat keterkejutan pasar.
“Harusnya yang bicara seperti ini adalah Menteri ESDM atau Menteri Keuangan, sesuai dengan kapasitas dan portofolio kementeriannya. Itupun tidak dengan cara intimidasi seperti ini yang dapat membuat resah masyarakat. Apalagi sekarang baru saja memasuki bulan Ramadhan,” tegasnya.
Atas dasar itu, Politkus PKS ini meminta Presiden Joko Widodo sudah sepantasnya mengingatkan sikap dan arogansi Luhut di segala urusan. (jpc/rit)
