oleh

Airlangga Hartarto: Pemerintah Sudah Instruksikan Agar Pengusaha Membayar THR

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, salah-satu kewajiban perusahaan ketika mendekati hari besar keagamaan adalah membayar Tunjangan Hari Raya (THR).

Menurut Menko Airlangga Hartarto, THR merupakan hak pekerja yang harus dibayarkan pada setiap tahunnya.

‘’Pemerintah telah meminta kepada seluruh asosiasi pengusaha utnuk memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada pekerjanya,’’kata Airlangga Hartarto pada acara Rakernas KSPSI, di Jakarta, Rabu (30/3).

Menurutnya, pemberian THR diharapkan dapat membantu untuk meningkatkan daya beli masyarakat menjelang datangnya Hari Raya Idul Fitri nanti.

Dengan begitu, pergerakan roda perekonomian akan tumbuh. Terlebih pemerintah juga telah memberikan berbagai kelonggaran untuk beraktivitas.

Kondisi Tenaga Kerja Indonesia

Semenjak Pandemi lendai dan terkendali, saat ini kondisi ketenagakerjaan Indonesia sudah mulai pulih.

Turunnya angka pengangguran dari 7,07 persen (Agustus 2020) menjadi 6,49 persen (Agustus 2021) merupakan bukti bahwa beberapa kesempatan bekerja mulai terbuka kembali.

‘’Penurunan pengangguran ini berhubungan dengan meningkatnya lapangan kerja selama 2021 yang mencapai 2,59 juta,’’kata Menko Airlangga Hartarto.

Penerapan Teknogi Digital

Adanya Pandemi Covid-19 mengaharuskan setiap aktivitas masyarakat dipaksa untuk mengubah konsep dengan menerapkan teknologi.

Baik pekerjaan maupun sektor usaha, penerapan teknologi digital merubah pola hidup setiap aktifitas di masyarakat.

‘’Banyak kegiatan usaha beralih ke teknologi digital, membatasi pekerja dan jam kerja, dan menghindari kontak langsung,’’tuturnya.

Peralihan tersebut berdampak pada kondisi pasar kerja. Berdasarkan laporan World Economic Forum – Future of Jobs 2020 diperkirakan ada 85 juta pekerjaan manusia yang akan tergantikan mesin.

‘’Dampaknya dan sebanyak 97 juta pekerjaan baru yang melibatkan manusia, mesin, dan algoritma sebelum 2025,’’cetus Airlangga.

Organisasi Buruh Internasional (ILO) juga menyebutkan pada Kuartal II 2020 ada sebanyak 195 juta pekerja telah tergantikan dengan perubahan yang semakin cepat.

Tantangan Bonus Demografi

Saat ini, Indonesia juga dihadapkan pada tantangan bonus demografi yakni pada 2030.

Diperkirakan jumlah penduduk usia kerja akan mencapai 201 juta orang atau setara 68,1 persen jumlah penduduk.

Selain itu, data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada Agustus 2021, terdapat sebanyak 9,1 juta orang menganggur dan 1,93 juta angkatan kerja baru yang membutuhkan pekerjaan.

Hal tersebut menunjukkan lebih dari 10 juta orang membutuhkan pekerjaan setiap tahun dan dapat terus bertambah dari tahun ke tahun.

“Untuk mengantisipasinya, pemerintah telah berupaya mereformasi struktural melalui penerbitan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih banyak dan inklusif,” ujar Airlangga.

Ketua Umum Partai Golkar menegaskan, melalui UU Cipta Kerja, pemerintah memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para pekerja.

Adanya penyempurnaan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman dan fleksibilitas jam kerja sesuai dengan kesepakatan antara pemberi kerja dan pekerja.

Pemerintah pun tetap menjamin hak-hak pekerja, seperti memperoleh upah yang layak, kebebasan berserikat.

‘’Pekerja juga memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama, dan terpenuhinya pesangon saat terkena PHK,’’katanya.

Jaminan Perlindungan Pekerja

Pemerintah juga  memperkuat perlindungan bagi pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Dengan mengatur ketentuan pemberian kompensasi kepada mereka ketika masa kontraknya telah selesai.

Terobosan lain adalah penyempurnaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dengan menambahkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Program JKP ini akan memberi perlindungan bagi pekerja ter-PHK agar dapat memenuhi kebutuhan hidup, meningkatkan kompetensi, dan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan baru.

“Tambahan program ini tidak akan menambah beban pekerja karena iurannya ditanggung pemerintah,” jelas Menko Airlangga.

Program JKP memberikan tiga manfaat berupa uang tunai sebesar 45 persen dari upah untuk 3 bulan pertama dan 25 persen dari upah untuk 3 bulan berikutnya. Selain itu, akan ada pelatihan kerja, dan akses informasi pasar kerja.

‘’Melalui tiga manfaat tersebut, diharapkan pekerja yang ter-PHK dapat kembali masuk ke pasar kerja,’’ata dia.

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini mengatakan, pemerintah juga menyelenggarakan program Jaminan Hari Tua (JHT).

Bagi pekerja yang pensiun dengan upah Rp 5 juta per bulan dan masa kerja 10 tahun akan mencapai Rp 133.587.781.

Dengan manfaat tersebut, pekerja tetap akan memperoleh perlindungan saat memasuki usia tidak produktif lagi dan mencegah terjadinya kemiskinan.

Progam Kartu Pra Kerja

Pemerintah juga berupaya meningkatkan kualitas para pekerja, melalui program Kartu Prakerja.

Program ini ditargetkan kepada pencari kerja, pekerja yang ter-PHK dan dirumahkan, pekerja informal, maupun pekerja migran Indonesia yang membutuhkan peningkatan kompetensi dalam bekerja.

Sejak 2020 hingga 2021, tercatat sebanyak 11.440.629 orang telah menerima Kartu Prakerja dengan jumlah insentif yang disalurkan pemerintah mencapai Rp 27,48 triliun.

Airlangga Hartarto menambahkan, upaya pemerintah ini menjadi pendorong meningkatnya kesejahteraan pekerja di Indonesia.

“Hadirnya Serikat Pekerja/Buruh akan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan,’’ujarnya.

‘’Mingkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan anggota keluarganya, sudah merupakan tanggung jawab pemerintah,” tambah Airlangga Hartarto lagi. (red).

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Baca Juga