DEPOK – Direktur Eksekutif Reide Indonesia, Mohammad Saihu menilai pembangunan Kota Depok perlu mempertimbangkan aspek keruangan.
Hal itu, kata dia, tidak terlepas dari kondisi pembangunan di Kota Belimbing itu yang sejak awal tidak mampu mengantisipasi desain Kota Depok sebagai kota satelit DKI Jakarta.
“Yang perlu dikaji dan dipahami baik oleh pemeritah dalam hal ini Pemkot (Pemerintah Kota) Depok maupun stakeholder pembangunan lainnya bahwa Depok sendiri sejak awal memang dirancang khusus untuk menjadi tempat pemukiman bagi penduduk Jakarta,” ungkap Saihu kepada Jabar Ekspres, Selasa (29/3).
Lebih lanjut, alumnus Universitas Indonesia itu menjelaskan, sebagai tempat pemukiman penduduk Jakarta, Kota Depok sejak awal memang tidak pernah dirancang menjadi kota penyangga metropolitan dengan segala kesiapan infrastruktur lainnya seperti penataan jalan, distribusi ekonomi, dan penyediaan tempat tinggal yang layak bagi warga.
Meski begitu, hal yang paling disorot Koordinator Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Kota Depok itu yakni masalah pengadaan perumahan.
“Kondisi pengadaan perumahaan di Depok saat ini sudah mencapai batas warning dan ini perlu disiasati pemerintah agar tidak memicu permasalahan baru yang lebih kompleks,” urainya.
Saihu, misalnya, menilai konsep pembangunan hunian tapak yang kini sedang masif di Depok tidak lagi relevan untuk dilanjutkan. Hal ini mempertimbangkan aspek keruangan (ketersediaan lahan dan ruang tebruka hijau) di Kota Petir itu yang kian terbatas dari waktu ke waktu.
“Sebagai jalan keluar, melalui sejumlah riset dan kajian, konsep pengembangan tempat hunian sudah seharusnya dibuat vertikal (gedung bertingkat) untuk mengatasi problem keterbatasan lahan,” terangnya.
Ia menyebut, dalam skema awalnya di Depok dibangun empat Perumahan Nasional (Perumnas) yang tersebar di empat lokasi, pertama Perumnas Depok I, berlokasi di Beji, Perumnas Depok II Tengah di Sukmajaya, Perumnas Depok II di Depok Timur, dan Perumnas Depok III di Depok Timur.
“Namun, itu sebuah rancang pembangunan yang belum memikirkan kebutuhan Kota Depok kekinian yang justru dihadapkan dengan masalah kepadatan penduduk, keterbatasan kesediaan lahan dan ketidaklayakan tempat tinggal warga. Problem ini perlu direspons segera oleh Pemkot Depok untuk mengubah desain pembangunan hunian tapak ke hunia vertikal,” beber dia.
