YOGYAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah telah melakukan percepatan untuk pemberian program Bantuan Tunai – Pedagang Kaki Lima dan Warung dan Nelayan BT-PKLWN dengan bantuan TNI dan Polri.
Pada kesempatan tersebut Menko Airlangga Hartarto turun langsung untuk ikut menyalurkan BT-PKLWN kepada perwakilan penerima manfaat di Kawasan Stadion Maguwoharjo, Sleman, Yogyakarta pada Kamis, (16/3) lalu.
Menurutnya, penyaluran BT-PKLWN di Sleman memiliki target 6.000 penerima dan jumlah ini mengalami peningkatan dibanding 2021 lalu yang mencapai 3.000 penerima.
“Terima kasih kepada para penerima bantuan tunai dari warung maupun pedagang kaki lima semoga bantuan ini memberikan manfaat untuk kelangsungan usaha dan keluarga,’’ucap Airlangga Hartarto dihadapan para penerima bantuan.
Sebelum meberikan bantuan, Airlangga Hartarto sempat bertanya kesalah satu calon penerima bantuan. Ternyata mereka belum pernah menerima bantuan apapun dari pemerintah.
‘’Ternyata yang mewakili memang belum pernah dapat bansos. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Polda Yogyakarta ini sudah tepat sasaran,” tutur Menko Airlangga.
Program BT-PKLWN diberikan untuk menekan angka kemiskinan ekstrem yang ditargetkan pada pada 2024 nanti tidak ada lagi masyarakat yang tidak sejahtera.
Bantuan ini juga diberikan untufk membantu kelangsungan usaha masyarakat khususnya para pedagang kecil dan para nelayan akibat terkena dampak Covid-19.
“Semoga bantuan ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Saya juga monitor, hampir dari seluruh penerima akan menggunakan bantuan ini untuk modal usaha,” ungkap Menko Airlangga.
Airlangga Hartarto menuturkan, dalam penyaluran bantuan di Sleman, pemerintah bekerjasama dengan Polres Sleman unbtuk melakukan pendataan dan menyalurkan bantuan itu.
Seluruh proses dilakukan dengan hati-hati dan transparan sehingga bantuan pun diberikan tepat sasaran kepada warga yang mebutuhkan.
Airlangga yang juga Ketua DPP Partai Golkar ini emnambahkan, pemerintah terus mengupayakan penyaluran bantuan dengan melibatkan TNI dan Polri.
Bantuan ini sebetulnya sudah berjalan sejak 2021 lalu. Kemudian pada tahun ini dilanjutkan dengan jumlah penerima diperluas yang diberikan di 212 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.
‘’Ada 25 provinsi, dimana 147 kabupaten/kota di antaranya berada di wilayah pesisir. Bantuan ini diberikan kepada 2,76 juta penerima yang terdiri dari 1 juta PKL dan pemilik warung, serta 1,76 juta nelayan,’’pungkas Menko Airlangga Hartarto. (red).
