BANDUNG – Pemerintah Pusat secara resmi telah mencabut subsidi minyak goreng kemasan yang sebelumnya dipatok dengan harga Rp 14.000 per liternya.
Bahkan, dengan adanya pencabutan subsidi tersebut, stok minyak goreng di pasaran terutama Ritel kembali melimpah.
Namun, untuk harganya sendiri seperti di salah satu swalayan yang berada di Jalan Sunda, Kota Bandung, dipatok harga sebesar Rp47.900 per dua liter untuk kemasan.
Sedangkan, untuk minyak goreng kemasan satu liter berada dikisaran Rp 23.900.
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung Elly Wasliah mengaku adanya stok di ritel-ritel menjadi pertanyaan.
Dia mengaku, merasa aneh dengan banyaknya stok yang ada di ritel dan minimarket setelah pemerintah menarik subsidi.
“Ini ada satu fenomena yang aneh juga, begitu pemerintah pusat memberikan bahwa harga kemasan ini di serahkan kepada harga pasar, ternyata hari ini rak-rak minyak goreng di toko ritel bermunculan,” katanya seusai melakukan pemantauan di Yogya Sunda, Jl. Sunda, Kota Bandung, Rabu (16/3).
Dia menilai, adanya pencabutan subsidi terbilang mendadak. Sehingga ada beberapa ritel yang mengaku kekurangan stok.
“Teman-teman dari bidang distribusi perdagangan itu sudah mendatangi beberaapa toko ritel dan ternyata memang tidak semua toko ritel itu stoknya aman,’’katanya.
Sebelumnya pemerintah pusat melalu Kementerian Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, berdasarkan hasil evaluasi dalam rapat terbatas ditentukan bahwa harga minyak goreng kemasan akan disesuaikan dengan pasaran.
Sedangkan untuk jenis curah tetap akan mendapat subsidi dengan harga Rp 14.000 per liter dengan jaminan tetap higienis.
‘’Kebijakan ini dikeluarkan karena mempertimbangkan dengan kondisi yang mendesak,’’tutup Airlangga Hartarto.
Kelangkaan ini sempat terjadi di seluruh daerah di Indonesia setelah pemerintah mengeluarkan kebijakan memberikan subsidi dan menetapkan harga tertinggi (HET) untuk minyak goreng dalam kemasan.
Akibat kelangkaan yang terjadi selama berbulan-bulan itu sempat membuat resah warga, banyak dari masyarakat memadati dan antre ke tempat-tempat yang menjual dengan harga subsidi.
Ratas Kebijakan Distribusi ini dilakukan sekaligus untuk mengevaluasi ketersediaan dengan memperhatikan situasi dan perkembangan di seluruh daerah.
