Jabarekspres.com – Muhaimin pernah mengungkapkan keinginannya agar pemilu 2024 ditunda karena masalah pandemi Covid-19.
Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan bahwa setidaknya pemilu 2024 ditunda selama satu atau dua tahun dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah Covid-19 terlebih dahulu.
Keinginan Gus Muhaimin itu kemudian memicu perdebatan di berbagai kalangan. Para akademisi, para hukum, dan para elit politik pun turut memberikan komentar atas penundaan pesta demokrasi itu.
Isu penundaan pemilu 2024 itu lantas memancing lembaga-lembaga survei untuk mencari tahu sejauh mana isu penundaan tersebut dapat diterima atau tidak.
Lembaga Survei Indonesia (LSI) melaporkan bahwa mayoritas masyarakat menolak jika perhelatan demokrasi 2024 nanti ditunda, dilansir dari databoks.katadata.co.id, Jumat (04/03/2022).
LSI melakukan survei untuk mencari tahu apakah masyarakat Indonesia itu setuju atau tidak jika Pemilu 2024 itu ditunda. Hasilnya menunjukkan bahwa 62,9% responden di perdesaan dan 65,3% responden di perkotaan menginginkan Pemilu 2024 tetap berlangsung dan pandemi tidak menjadi alasan untuk menunda pergantian kepemimpinan.
Sementara itu, 27,5% responden di perdesaan dan 26,3% responden di perkotaan setuju kalau Pemilu 2024 itu ditunda, dengan catatan bahwa pemerintah harus menyelesaikan penanganan Covid-19 dan dan pemulihan ekonomi.
Adapun teknik survei yang LSI adalah dengan cara memilih 1.197 responden secara acak, yang tersebar dari seluruh provinsi dan terdistribusi secara proporsional, serta disebut bisa mewakili 71% populasi pemilih nasional. Sekitar 2,89% merupakan toleransi kesalahan (margin of error) dalam survei ini dengan tingkat kepercayaan 95%.
Selain survei itu, LSI juga telah melakukan survei untuk mengetahui sejauh mana masyarakat Indonesia menyetujui perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi.
Hasilnya surveinya menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia sebanyak 68%-71% memilih agar masa jabatan Presiden Jokowi berakhir pada tahun 2024.
Mayoritas masyarakat Indonesia tetap menolak Jokowi mencalonkan lagi sebagai presiden di pilpres 2024 meski ada alasan perihal pandemi, ekonomi yang belum stabil, atau pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru.
Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan merilis hasil tersebut bahwa sebanyak 70,7% masyarakat Indonesia menolak itu walau Covid-19 belum berakhir, 68,1% menolak walau negara sedang mengebut pemulihan ekonomi dari hantaman pandemi, dan 69,6% menolak walau pemindahan IKN akan digelar.
