JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapat sentilan pedas lantaran dinilai tak konsisten dalam menjalankan dan merawat program yang ada di Jakarta.
Sentilan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi setelah melihat beberapa program dari Anies Baswedan kini terbengkalai.
Selain menyoroti program yang tak jelas, Prasetyo Edi Marsudi juga menyinggung bila Anies Baswedan telah mengabaikan dan tak menjaga pembangunan yang telah dihadirkan gubernur sebelumnya.
“Jadi, beliau (Anies Baswedan) itu menjadi gubernur, (tapi) otaknya jadi presiden. Ya repot. Ini saya ngomong apa adanya,” kata Ketua DPRD DKI Jakarta, Rabu (23/2/2022) itu dilansir dari Fajar.co.id.
Menurut Prasetyo Edi Marsudi, sebagai pucuk pimpinan di Pemprov DKI Jakarta Anies Baswedan tidak menghargai keberadaan DPRD atas segala saran dan instruksi yang diberikan.
Padahal kata Pras (begitu sapaan akrab Prasetyo Edi Marsudi), posisi Gubernur DKI dengan Ketua DPRD DKI sejajar dalam struktur pemerintahan.
“Saya merasakan. Gubernur sama Ketua DPRD kan sama levelnya. Sama-sama dipilih rakyat. Kalau ini enggak ada kebersamaan, bagaimana?” kata Politisi dari PDI Perjuangan itu menegaskan.
Lebih jauh, Prasetyo Edi Marsudi mencontohkan ada beberapa program Anies yang bermasalah. Misalnya, program ruang terbuka hijau RPTRA atau Ruang Publik Terpadu Ramah Anak.
Program tersebut digagas di era Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok saar menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kini, Anies justru mengganti nama RPTRA menjadi Taman Maju Bersama.
Contoh lainnya, lanjut dia, adalah Taman Kalijodo. Dulu direvitalisasi oleh Ahok menjadi landmark baru Jakarta dengan berbagai fasilitas publik, setelah sebelumnya merupakan lokalisasi prostitusi.
Saat ini, ditegaskan Ketua DPRD DKI Jakarta itu, Taman Kalijodo kondisinya malah terbengkalai dan tak terawat.
“Soal Kalijodo, coba lihat sekarang, kembali ke asal muasalnya lagi. Padahal dulu kita (DPRD) mengeksekusi itu untuk tempat ikon baru. Itu kan sekarang berantakan lagi,” kata Prasetyo Edi Marsudi.
“Kayak begitu saja nggak bisa menjaga. Padahal kan harus dihormati juga pemerintahan sebelumnya yang membuat. Kalau sekarang, yang penting asal beda. Ya repot,” tutur Ketua DPRD DKI Jakarta itu menegaskan. (dilaN)***
