DEPOK – Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (DKUM) Kota Depok mengaharapkan Unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Belimbing itu segera naik kelas.
“Kami sangat berharap, melalui berbagai kegiatan yang dilakukan oleh DKUM, mampu mendorong para pelaku UMKM di Kota Depok naik kelas,” ucap Kepala DKUM Kota Depok, Dede Hidayat, Sabtu (19/2).
Menurut Dede, UMKM di Kota Depok memang sudah saatnya naik posisi ke level yang lebih tinggi yakni menjadi pengusaha menengah yang maju usahanya.
Baca Juga:Jawa Barat Duduki Peringkat Pertama Penyebaran Covid-19, Ini SebabnyaAll New Honda Vario 160 Resmi Launching di Jawa Barat, Simak 8 Fitur Terbarunya
Namun, untuk dapat naik kelas tentu butuh dorongan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dalam hal ini melalui peran DKUM Depok.
Dorongan dari Pemkot bisa dalam ragam bentuk, baik itu dari sisi program, kebijakan anggaran yang pro terhadap pengembangan UMKM maupun melalui regulasi.
Saat ini, kata Dede, pihaknya sedang merumuskan dua isu strategis yang nantinya akan dilaksanakan pada tahun 2023 mendatang.
“Isu tersebut merupakan realisasi janji kampanye Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih, Mohammad Idris dan Imam Budi Hartono terutama untuk mewujudkan 5000 pengusaha dan 1000 perempuan pengusaha baru,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan terdapat sejumlah program pengembangan pengusaha UMKM yang kini tengah berlangsung untuk memajukan sektor ekonomi andalan tersebut.
“Mudah-mudahan program yang berjalan bisa terlihat hasilnya dan membawa kebaikan untuk warga,” ungkap dia.
Selain itu, ia juga menyebut proses pembuatan regulasi sedang berjalan, dan diprediksi akan pada bulan Maret minggu kedua sudah bisa dilakukan launching.
Baca Juga:Antisipasi Bencana di Tengah Curah Hujan yang Tinggi, Diskar PB Siagakan 100 AnggotaYana Cadas Pangeran, Inilah 5 Fakta Yana Yang Hilang
Tidak hanya itu, sejumlah kegiatan juga, ujar dia, tetap dilaksanakan seperti pelatihan Wirausaha Baru (WUB) dan pelatihan kemasan produk. Kemudian, pelatihan pemasaran secara online serta pelatihan mengelola keuangan.
Dijelaskan, akan ada satu pendamping di tiap satu kelurahan yang nantinya memonitor perkembangan UMKM di wilayah. (mg2/wan)