BANDUNG – Dinas Perkim Jabar (Perumahan dan Pemukiman) Beberapa isu strategis untuk penguatan di bidang Pemukiman dan Perumahan baru saja diusulkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di 27 Kabupaten/Kota Jawa Barat.
Kegiatan Dinas Perkim Jabar dilaksanakan secara hybrid yang terpusat di kantor Perkim Jabar.
Kepala Dinas Perkim Jabar Boy Iman Nugraha mengatakan, usulan startegis ini akan masuk ke dalam program prioritas pemerintahan provinsi Jawa Barat.
Usulan nanti akan dibahas dan dikaji langsung. Sehingga jika inisiasi tersebut disetujui maka akan dianggarkan pada APBD 2023 nanti.
‘’Jadi output kegiatan ini berupa daftar usulan program dan kegiatan bidang perumahan dan permukiman Jawa Barat yang akan dilaksanakan tahun 2023 nanti,’’kata Boy dalam keterangannya, Jumat, (18/2).
Dia mengatakan, usulkan program prioritas akan didokumentasikan dalam perencanaan pembangunan dan dibahas pada musyawarah perencanaan.
Dokumen perencanaan ini, kata Boy, nantinya akan dibawa pada musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Jawa Barat.
‘’Ini sebagai gambaran pelaksanaan pembangunan bidang perumahan dan permukiman di Jawa Barat tahun 2023,’’kata Boy.
Forum ini juga bertujuan untuk menampung inovasi usulan kegiatan dalam rangka penanganan kemiskinan dan masalah kesejahteraan sosial.
‘’Ini juga dalam rangka bantuan keuangan dan hibah kompetitif,” jelasnya.
Boy berharap Forum Dinas Perkim Jabar ini mampu menghasilkan perencanaan yang matang untuk meningkatkan kinerja pelayanan.
Pembangunan infrastruktur permukiman harus memiliki kelayakan dan merata untuk seluruh masyarakat Jawa Barat.
Pihaknya akan selalu bersinergi dalam mengimplementasikan kewenangan urusan pemerintahan daerah sesuai UU No. 23 Tahun 2014 dan Permendagri 90/2020.
Dengan begitu, penyederhanaan birokrasi yang melahirkan perubahan struktur organisasi tata kerja urusan bidang perumahan dan kawasan permukiman, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, serta urusan pertanahan.
Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari mulai Rabu (16/2) hingga Jumat (18/2) yang dihadiri perwakilan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/ kota, akademisi, praktisi dan perwakilan masyarakat di lingkup perumahan dan permukiman di Jawa Barat. (and/red)
