DEPOK – Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono atau yang akrab dipanggil IBH mendorong seluruh perangkat dinas atau Perangkat Daerah (PD) Kota Depok agar melakukan collaborative governance untuk percepatan pembangunan di Kota Petir itu.
Menurut IBH, untuk merealisasikan akselerasi pembangunan di Kota Depok tidak bisa dijalankan secara sektoral. Sebab, kunci utama pembangunan adalah adanya keterlibatan stakeholder, utamanya stakeholder di luar pemerintahan.
“Untuk itu, saya berharap seluruh perangkat dinas menggandeng stakeholder (collaborative governance) di luar pemerintahan guna membantu percepatan pembangunan di Kota Depok,” ungkap IBH, Senin (31/1).
Baca Juga:Catatkan Angka Tertinggi Konfirmasi Covid-19, Kelurahan Tugu Siapkan Rumah IsolasiEkambi dan Ucapan Rudi Garcia, Kualitasnya Sudah Terbukti
Dirinya menilai, dengan memberdayakan masyarakat dan stakeholder lainnya, maka itu merupakan salah satu cara untuk mengoptimalkan percepatan pembangunan di Kota Depok.
“Dengan keterbatasan anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki, perlu adanya keterlibatan masyarakat,” kata dia.
Untuk itu, pihaknya berharap semoga semua PD memiliki sebuah pemikiran yang sama untuk melaksanakan arahan tersebut.
“Mudah-mudahan kita semua memiliki sebuah pemikiran yang sama untuk mengimplementasikan hal tersebut,” ucapnya.
Di samping itu, dia menyebut beberapa PD sudah melaksanakan sinergisitas dengan mitra pemerintah.
“Sebaga contoh, penataan kolong fly over Arif Rahman Hakim yang sudah dilakukan oleh Satpol PP, Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Disporyata), serta lembaga swadaya masyarakat,” ungkapnya.
Kemudian, kata dia, sebelumnya dirinya juga menyaksikan kerja sama Dinas Sosial dengan Dinas Ketahanan Pangan Peternakan dan Perikanan (DKP3) dalam menyukseskan program Kartu Depok Sejahtera (KDS).
Baca Juga:Jason Momoa Masuk, The Rock Cabut dari Fast & Furious 10M. Vase Rizky Model Cilik asal KBB Ikuti Bali Fashion Parade 2022
“Yang mana para petani bisa memanfaatkannya buat menyuplai barang-barang bagi gerai pangan yang dibutuhkan oleh warga dalam rangka pemberian bantuan pangan non tunai,” tutur IBH.
“Untuk itu, saya berharap collaborative governance bisa dilakukan oleh seluruh perangkat dinas dalam tahun anggaran 2022 ini,” pungkasnya. (mg2/zar)