oleh

Bapenda Kota Bandung Diduga Tidak Pernah Melakukan Cek Ricek Terhadap Izin Kafe dan Resto

Lindu menjelaskan, berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, pada pasal 11 disebutkan bahwa tarif pajak restoran ditetapkan sebesar 10 persen.

Sementara itu, untuk pasal yang mengatur terkait pajak hiburan termuat pada Bagian Ketiga (Pajak Hiburan) pasal 13-17.

Dalam pasal 13, disebutkan pajak hiburan akan dikenakan berupa jenis kegiatan bersifat komersil seperti, diskotik, karaoke, klab malam, pub dan sejenisnya, panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran.

Baca Juga:  Tempat Hiburan Malam Hollywings dan Above and Beyond Diduga Hanya Memiliki Izin Kafe dan Resto

‘’Nah kemudian dalam pasal 16 dinyatakan, pajak untuk diskotik, karaoke, klab malam, pub, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 35 persen dari jumlah pembayaran atau jumlah uang yang seharusnya diterima,’’kata dia.

Lindu menuturkan, untuk tarif pajak hiburan sebetulnya bervariatif, antara 10 persen, sampai dengan 35 persen.

‘’Nah, yang 35 persen itu untuk Karaoke, Klab Malam, Diskotik. Kalau pajak restoran 10 persen,” jelasnya.

Baca Juga:  Hollywings dan Above & Beyond Diduga Salahi Aturan Bayar Pajak, Begini Respon Bapenda Kota Bandung

Lindu menyebutkan, untuk Pendapatan Pajak  hiburan pada 2021 lalu  terealisasi  di angka Rp. 10 miliar dari target Rp. 8.700.000.000.

Perolehan pendapatan itu didapatkan dari sekitar dari 300 tempat hiburan yang ada di Kota Bandung.

‘’Itu didapatkan dari tempat-tempat, bilyar, karaoke, panti pijat refleks, bioskop, diskotik, permainan anak dan tempat kebugaran,’’tutup Lindu.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Baca Juga