oleh

Perkuat Pengetatan, Wali Kota Depok Pastikan PTM 100 Persen Berjalan Tanpa Penundaan

DEPOK – Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen di Kota Depok dipastikan berjalan sesuai rencana. Hal tersebut dipertegas Wali Kota Depok, Mohammad Idris yang mengatakan tidak akan dilakukan penundaan terhadap rencana pelaksanaan tersebut.

Rencananya, pelaksanaan PTM penuh di Depok akan berlangsung pada 24 Januari mendatang. Untuk itu segala persiapan akan terus dirampungkan termasuk target capaian vaksinasi 85 persen untuk anak usia 6-11 tahun.

Terkait pelaksanaan PTM penuh, Idris menyebut hal itu mengacu pada ketetapan dalam SKB 4 Menteri tertanggal 21 Desember 2021 Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, dan Nomor 443-5847 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19.

Untuk itu, pihaknya akan menjalankan ketentuan tersebut dengan tegas sambil tetap meastikan syarat pengetatan pemberlakuan protokol kesehatan (prokes).

“Sekali lagi kami tegaskan bahwa PTM 100 persen di Kota Depok harus dilaksanakan tanpa ada penundaan,” ungkapnya, Senin (10/1).

Untuk menyukseskan kegiatan tersebut, pihaknya menugaskan Kepala Dinas Pendidikan, Wijayanto bekerja sama dengan Kantor Cabang Dinas (KCD) wilayah II Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melakukan pemantauan PTM di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) SMA/sederajat di Kota Depok.

“Diharapkan bisa berkoordinasi dengan KCD II untuk minta izin bisa masuk membantu evaluasi pelaksanaan prokes atas arahan pimpinan, menimbang belum ada surat khusus dari provinsi tentang hal ini,” ungkapnya.

“Namun, kita berhak dan minta izin ke KCD untuk melakukan monitoring PTM SMA yang sudah mulai dilaksanakan hari ini,” tambahnya lagi.

Idris menegaskan, terkait pengetatan prokes selama pelaksanan PTM penuh, Pemkot Depok telah menerbitkan Surat Edaran (SE) berbasis segmentasi untuk mengatur prokes selama proses pembelajaran.

“Pertama segmen untuk pendidik dan tenaga kependidikan. Kedua, tentang prokes khusus untuk para orang tua dan juga hal-hal yang terkait dengan stakeholder yang ada. Misalnya masalah penertiban jajanan anak-anak di luar sekolah,” pungkasnya. (mg2)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Baca Juga