VAKSINASI booster yang bakal diselenggarakan pada minggu depan, harus menjadi perhatian otoritas daerah setempat.
Daerah mesti turut mengawasi pelaksanaannya tersebut. Hal ini diungkapkan Satgas Penanganan Covid-19.
Pihaknya minta supaya pemerintah daerah (pemda) ikut mengawal program vaksinasi booster yang rencananya dimulai pada Rabu (12/1).
Adapun pihak dari Satgas Penanganan Covid-19 menargetkan kepada 21 juta orang divaksinasi pada Januari.
Dilansir JPNN, Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan pemerintah berupaya berkontribusi besar terhadap komitmen dari WHO untuk mencapai target 70 persen populasi dunia tervaksinasi di pertengahan 2022.
Untuk vaksinasi booster di Indonesia, fokus vaksin memperkuat kekebalan komunitas di daerah.
Program ini diprioritaskan bagi kabupaten atau kota yang capaian dosis pertama sudah 70 persen dan 60 persen untuk dosis keduanya.
Lalu, penerimanya diperuntukkan bagi yang berusia di atas 18 tahun dan telah mendapatkan vaksin dosis kedua dengan jangka waktu lebih dari enam bulan.
Lebih jelasnya, status vaksinasi di tiap daerah dapat dilihat bersama di https://vaksin.kemkes.go.id.
“Bagi daerah yang belum memenuhi kriteria tersebut untuk dapat mengejar target vaksinasinya,” kata Wiku melalui akun BNPB di YouTube.
Di samping itu, kata dia, WHO berdasarkan analisis data awal terkait penularan virus Omicron seperti di Inggris dan Afrika Selatan, serta hasil uji dari para produsen vaksin, menunjukkan bahwa varian tersebut masih dapat menyerang tubuh yang telah memiliki kekebalan atau imunitas terhadap Covid-19.
Baik kekebalan dari vaksinasi ataupun infeksi yang diderita sebelumnya. Beberapa studi lain menyatakan bahwa antibodi spesifik yang terbentuk berkurang kemampuannya dalam melindungi terhadap Omicron. Namun, jenis kekebalan lain masih mampu melindungi.
“Untuk itu, mari kita terus menjaga kebugaran tubuh kita yang diiringi dengan pengadaan studi-studi ilmiah yang dapat menguatkan pengendalian Covid-19 di Indonesia,” ujar Wiku. (tan/jpnn/zar)
