Selain itu, pihaknya menjelaskan bahwa Sekda sebagai jembatan ke masyarakat atau publik, dengan kondisi tersebut, masyarakat bisa menilai.
“Kedua dengan publik ada misalnya kang pisman, terus parkir efektif, dan pengolahan sampah, dan lain sebagainya. Publik merasakan itu nggak, Kalau dibilang enggak, ya berarti fungsi bridging dari Sekda nggak jalan, itu ukuran sederhana,” kata Muradi.
Dia menambahkan selama aturannya tidak dilanggar, hal tersebut tidak ada masalah. Itu menjadi kewenangan dari pimpinan di daerah atau Kepala Daerah.
“Karena buat mereka ingin Sekda, Kadis, itu yang sesuai dengan speed yang diinginkan, atau sesuai dengan visi misi yang diinginkan oleh Pak Yana, dengan kondisi yang harus dijalani selama mungkin 18-20 bulan kedepan,” imbuhnya.
Sebelumnya, Pengamat Kebijakan Publik sekaligus Pakar Hukum Tata negara dari Universitas Katolik Parahyangan, Prof. Asep Warlan Yusuf mengatakan, bahwa evaluasi ASN tersebut perlu dilakukan guna mengevaluasi kinerja terutama pejabat yang menempati posisi strategis.
“Itu namanya disebut sebagai Jobfit, pengujian terhadap kecocokan dari jabatan dengan kemampuan. Jabatan dengan pengalaman (berbeda), jangan sampai nanti misalnya sarjana hukum tapi ngurus bisanya dalam bidang infrastruktur ya memang tidak cocok,” ujar Asep, saat dihubungi, Senin (27/12).
Jika proses evaluasi tersebut sudah selesai, pihaknya menjelaskan selanjutnya akan dilakukan Assesment kepegawaian. Kata dia, hal tersebut dilakukan guna memaksimalkan kemampuan dan keahlian para pemegang jabatan.
“Jadi orang itu tidak pacorokokod antara keahlian dan jabatan yang dipegangnya. Supaya masing- masing jabatan cocok dengan kemampuan dan keahlian, jadi linier antara pendidikan sama jabatan itu sama dengan ahlinya,” katanya.
Pihaknya menuturkan bahwa ada 4 hal yang menjadi faktor penilaian evaluasi jabatan. Kata dia, pertama yaitu kemampuan manajemen leadership, kedua kemampuan teknis pelaksanaan jabatan, ketiga kemampuan sosial budaya, keempat pemahaman tentang kepemerintahan.
“Setelah itu nanti di tes kesehatan psikologisnya supaya nanti si pejabat memang secara psikologis bagus. Kemudian, secara kesehatan prima sehingga menjadi bagus utuk para pejabat eselon nanti, itu yang akan di evaluasi,” jelasnya.
Mengenai kinerja Pemkot Bandung, Asep mengaku tidak bisa menilai lebih jauh. Pasalnya, kata dia, Pemkot harus melakukan Refocusing anggaran ke penanganan kesehatan ditengah pandemi Covid-19.
