JAKARTA – Lokasi calon ibu kota negara yakni Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Provinsi Kalimantan Timur, yang mengalami banjir besar di kritisi oleh Anggota Komisi V DPR RI Hamid Noor Yasin
Ia merasa prihatin atas banjir yang terjadi. Dan berharap pemerintah bisa mengupayakan penanganan yang lebih serius agar banjir tidak terulang kembali, mengingat lokasi tersebut digadang-gadang akan menjadi ibu kota negara baru yang berarti akan menjadi pusat pemerintahan Indonesia.
“Selain terjadinya banjir yang berulang kali di PPU, memperkuat sikap mengingat FPKS terhadap rencana pemindahan IKN ke PPU. Hal ini karena secara ilmiah wilayah IKN besar tersusun atas batu lempung dengan sisipan batu pasir yang tidak dapat menyimpan dan mengalirkan udara sehingga menyebabkan limpasan permukaan menjadi besar,” papar Hamid, Senin, 20 Desember 2021.
Kata Hamid, hal inilah yang menyebabkan pontensi banjir di PPU, selain itu potensi banjir juga dapat disebabkan oleh air rob dari arah teluk Balikpapan”, terang anggota DPR RI yang termasuk anggota pansus RUU IKN.
Hamid menambahkan pada sisi lain, Ibu Kota Jakarta saat ini terus memperbaiki tata kelola banjir, dimana saat kejadian banjir sudah berkurang jauh.
Hal ini terlihat dari angka-angka statistik yang menunjukkan bahwa pada tahun 2021, curah hujan tertinggi adalah 266 mm/hari yang terjadi di bulan Februari hanya menyebabkan 4 kilometer persegi dan tidak ada strategi wilayah yang tergenang.
“Ini menunjukkan bahwa isu Jakarta akan tenggelam dapat ditangani jika ada perhatian serius dari pemerintah,” jelas Politikus PKS tersebut.
Oleh karena itu, sekali lagi FPKS menyatakan pemindahan IKN ke PPU karena saat ini semakin tidak terkendalinya banjir di DKI Jakarta maka sudah tidak ada lagi urgensi pemindahan IKN tersebut.
Selain itu, kata Hamid, data banjir di PPU seharusnya menjadi salah satu bahan pertimbangan oleh pemerintah sebagai suatu peringatan dini untuk tidak memindahkan IKN.
“Daripada melakukan pemindahan IKN, sebaiknya Pemerintah fokus pada penanganan penurunan muka tanah di seluruh pantai utara Pulau Jawa. Sedangkan untuk pemerataan ekonomi dapat dilakukan dengan membuat pusat-pusat ekonomi baru di kawasan lain Indonesia,” tutup Hamid. (khf/sirip)
