JAKARTA – Proses penegakan hukum saat ini sudah aktif di kontrol oleh masyarakat, karenanya semua penegak hukum dalam menetapkan hukum harus mengutamakan transparansi dan akuntabilitas. Hal ini di sampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam webinar yang diikuti akun YouTube StranasPK Official, Kamis (2/12).
“Karena kita tidak bisa menghindarkan diri dari transparansi ini, sekarang semua serba terbuka. Anda untuk menutupi, orang lain akan membukanya,” tuturnya.” kata Mahfud.
Mahfud yakin dengan adanya teknologi serta informasi yang matang dan didukung sistem peradilan terpadu, para penegak hukum dapat mengubah cara pandang untuk menegakan hukum secara profesional.
“Saya yakin kita semua mampu. Mari kita bersama mempersiapkan diri kita cara pandang kita, memanfaatkan teknologi informasi. Untuk membantu kita mengatur hukum secara profesional dan modern,” kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.
Dalam kesempatan itu, Mahfud berpendapat, hal yang bagus jika penanganan korupsi sebelum masuk pengadilan, yaitu di kepolisian, di kejaksaan, dan di KPK dirajut dalam satu sistem digital. Sehingga ketiganya bisa saling bersinergi.
Perkara yang sudah ditangani oleh satu lembaga, tambah dia, tidak perlu dilaporkan dan “tindak lanjut” oleh lembaga lain. Perkara yang macet di lembaga lain bisa dikontrol oleh lembaga yang satunya.
“Semua dalam rangka sinergitas bukan untuk berebutan atau bukan dalam rangka saling menjatuhkan, tapi sinergisitas kerja. Sehingga masalah korupsi bisa kita tangani dengan sebaiik-baiknya,” kata Mahfud. (riz/sirip)
