JAKARTA – Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI akan memutakhirkan data dan profil perpustakaan di Indonesia yang tersedia dalam pangkalan datanya.
Hal ini dilakukan melalui aplikasi pendataan perpustakaan yang mengintegrasikan antara Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) dan pemetaan perpustakaan berbasis wilayah. Hasil dari integrasi keduanya akan memutakhirkan profil perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan perguruan tinggi.
Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpusnas, Deni Kurniadi dalam keterangannya mengatakan saat ini masyarakat membutuhkan data dan informasi yang beragam, tepat waktu, dan cepat disajikan.
“Hal ini menjadi tantangan bagi Perpusnas untuk selalu meningkatkan mutu penyediaan data, dan informasi, sekaligus mutu pelayanannya,” kata Deni saat membuka Forum Discussion Group (FGD) Pendataan Perpustakaan di Jakarta, dikutip Kamis (25/11).
Berdasarkan sensus perpustakaan yang dilakukan pada tahun 2018, jumlah perpustakaan yang ada di Indonesia sebanyak 164.610 perpustakaan. “Pendataan perpustakaan ini untuk memastikan data mutakhir, minimal tidak hanya entry by name atau by address, tetapi juga ada profil perpustakaannya,” katanya.
Lebih lanjut, Deni mengatakan, bahwa pada 2022, Perpusnas memasukkan kegiatan pendataan perpustakaan dalam dana dekonsentrasi. Diharapkan, dinas perpustakaan provinsi dan kabupaten/kota sebagai pembina perpustakaan, dapat aktif melengkapi data perpustakaaan.
“Kami mendorong dinas perpustakaan provinsi, kabupaten/kota, sekolah, maupun perguruan tinggi untuk aktif memasukkan data perpustakaan yang ada di wilayahnya,” lanjutnya.
Pengolahan dan pengumpulan data perpustakaan memiliki banyak manfaat, di antaranya dapat membantu Perpusnas dalam meninjau ulang dan mengembangkan standar nasional di semua jenis perpustakaan, membantu pelaksanaan pemetaan pembinaan dan pengembangan semua jenis perpustakaan, serta membantu merumuskan dan mengevaluasi perencanaan dan kebijakan nasional di bidang perpustakaan.
“Diharapkan, pertemuan ini menjadi landasan bagi terciptanya akurasi data, guna meningkatkan eksistensi perpustakaan sebagai bagian dari usaha bersama membangun daerah, dan masyarakat yang berdaya saing,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus Perpusnas, Upriyadi, mengatakan pendataan memudahkan Perpusnas maupun dinas perpustakaan provinsi untuk membina perpustakaan di daerah.
“Dari data tersebut, kita menjadi tahu kondisi rill perpustakaan di lapangan, data ini juga nantinya menjadi ranah pengambilan kebijakan untuk ke depannya,” pungkasnya. (Antara)
