Jelang Libur Nataru, Pemerintah Pantau Ketat Pergerakan Warga

JAKARTA – Libur Natal dan tahun baru (Nataru) memang masih dua bulan lagi. Namun, pemerintah diminta secepatnya menyusun aturan pergerakan masyarakat.

Jika terlambat, ancaman gelombang ketiga Covid-19 bisa benar-benar terjadi.

Peringatan itu disampaikan epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman. Dia mengungkapkan, sejak hari ini pemerintah harus memformulasikan pengaturan aktivitas dan mobilitas masyarakat pada periode November–Desember 2021. Dia mengusulkan, kegiatan pariwisata, kalaupun harus ada, bisa diatur dalam bentuk zonasi dan bubble (gelembung).

Dengan sistem bubble, perjalanan hanya bisa dilakukan di dua daerah atau lebih yang sama-sama bisa mengendalikan Covid-19. Pengaturan itu bisa berbentuk kerja sama antara daerah asal wisatawan dan daerah destinasi. Kondisinya bisa diformat seperti travel corridor.

”Misalnya, diatur wisatawan dari Jakarta ke Bali dengan asumsi bahwa Jakarta (kasus Covid-nya, Red) sudah terkendali. Tapi, beneran orang Jakarta ya. Dan, tentunya sudah divaksin lengkap,” jelasnya. Kemudian, yang perlu diperhatikan adalah penguatan syarat-syarat perjalanan dan sistem skrining berupa tes dan sebagainya.

Dicky memprediksi mobilitas akan meningkat pada akhir tahun karena pemerintah sudah kadung mengeluarkan berbagai izin kegiatan masyarakat. ”Makanya, yang bisa saya imbau saat ini adalah memperkuat atau melakukan pengetatan. Memperkuat skriningnya dan memperkuat kriterianya gitu,” kata Dicky.

Dengan demikian, ada win-win solution karena kegiatan masyarakat bisa tetap berjalan tanpa menimbulkan lonjakan kasus yang tidak terkendali.

Ketua Pelaksana Harian Tim Mitigasi IDI Mahesa Paranadipa Maikel kemarin (12/10) menuturkan, ada beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi Covid-19 gelombang ketiga. Salah satunya, meningkatkan cakupan vaksinasi Covid-19.

”Para ahli menyebutkan bahwa gelombang ketiga ini bisa tidak parah karena ada vaksinasi,” tuturnya.

Menurut data Kementerian Kesehatan per kemarin pukul 18.00, vaksinasi dosis pertama sudah mencapai 101.673.077 dosis atau 48,82 persen. Artinya, 49 di antara 100 penduduk sudah mendapatkan vaksin. Mahesa mengingatkan bahwa jumlah itu harus ditingkatkan. Sebab, vaksin yang selama ini disuntikkan mengharuskan ada pengulangan. Artinya, herd immunity bisa terbentuk setelah minimal 75 persen populasi disuntik vaksin dosis kedua.

Herd immunity atau kekebalan kelompok tersebut diperlukan untuk menekan penularan. Meski demikian, dia mengingatkan bahwa vaksinasi tak membuat orang menjadi kebal. Dia juga meminta dilakukan whole genome sequencing (WGS) yang masif. Tujuannya, menemukan varian virus yang baru. Itu bisa dimulai dengan penerapan testing, tracing, dan treatment (3T) yang sesuai standar Badan Kesehatan Dunia (WHO). Soal testing, WHO mengharuskan perbandingan 1:1.000 penduduk dalam satu minggu. ”Seharusnya pada setiap yang positif, dilakukan genome sequencing,” saran Mahesa.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan