CIMAHI – Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi memastikan pembangunan lanjutan Mal Pelayanan Publik (MPP) tetap berlangsung. Saat ini tengah dalam proses tekan kontrak bersama kontraktor dengan tenggat waktu selesai akhir 2021.
Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Cimahi Ngatiyana mengklaim, saat ini sudah muncul kontraktor pemenang tender yang bakal melaksanakan proyek yang sempat mangkrak selama setahun lebih. MPP tahap pertama mulai dibangun akhir tahun 2019.
“Saat ini, saya dengar sudah tahap tekan kontrak dan pemenangnya sudah ada. Siapapun yang menang ya harus memenuhi syarat dan punya kemampuan, normatif saja,” kata Ngatiyana saat ditemui disela-sela kunjungan Safari KB di Puskesmas Melong Asih Jalan Melong Raya Cimahi Selatan Kota Cimahi, Kamis (30/9).
MPP sendiri dibangun di atas lahan milik Pemkot Cimahi seluas 11.005 m2 di ruas Jalan Aruman Cimahi Utara. Untuk menyelesaikan pembangunan MPP, pagu anggaran yang disiapkan mencapai Rp 46 miliar dengan fokus bangunan utama.
Dengan waktu terbatas hingga akhir 2021, Ngatiyana masih optimis proyek selesai tepat waktu. Ngatiyana menekankan pembangunan segera diselesaikan dan tetap dilaksanakan sesuai aturan.
“Batas pengerjaan sampai akhir tahun 2021, ada toleransi sampai Januari 2022 tapi saya tekankan selesai secepatnya namun dilakukan dengan menaati aturan. Diharapkan tidak gagal,” tegas dia.
Pembangunan MPP hingga rampung diperkirakan pada pertengahan tahun 2022 sampai bisa dioperasikan. Setelah pembangunan fisik diselesaikan, nantianya akan dilanjutkan dengan pengerjaan interior.
“Setelah itu baru tenant bisa masuk. Sampai bisa digunakan saya harap bisa di pertengahan 2022,” ungkapnya.
Menurut Ngatiyana, saat ini sudah ada 22 tenant dari lembaga vertikal yang berminat membuka pelayanan di MPP Kota Cimahi. Seperti Kantor Imigrasi dan sebagainya.
“Sudah banyak tenant siap buka layanan, dengan gabungnya lembaga vertikal maka pelayanan semakin beragam dan memberi kemudahan untuk masyarakat bisa mengajukan berbagai urusan cukup di MPP saja,” tandasnya.
Ngatiyana mengintruksikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait memastikan semua program pembangunan di Kota Cimahi harus terencana dan berjalan sesuai perencanaan serta aturan.
“Saya menyampaikan kepada semua dinas terkait agar program pembangunan ini bisa berjalan dengan baik, sesuai aturan normatif,” pungkasnya. (fey)
