JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menjelaskan lima agenda prioritas terkait kerjasama kebanksentralan di Presidensi G-20 Indonesia.
Perry menyampaikan koordinasi mengenai kebijakan moneter dan sektor keuangan untuk mendorong ekonomi bersama diperlukan agar pemulihan ekonomi global bisa lebih seimbang atau tidak menimbulkan spill over effect (dampak rambatan) terhadap negara-negara berkembang.
“Koordinasi perlu direncanakan, diperhitungkan dan dikomunikasikan secara baik. Sehingga bisa pulih bersama untuk mendukung pemulihan ekonomi dan mengurangi atau menghilangkan dampak yang tidak diinginkan kepada pada negara berkembang,” kata Perry Warjiyo saat Konferensi Pers G-20 secara daring, Selasa.
Perry menjelaskan ekonomi global sudah mulai membaik, bahkan negara-negara maju sudah pulih dan mulai merencanakan untuk mengubah kebijakan serta mengurangi stimulus fiskal, moneter dan sektor keuangan. Namun, negara-negara berkembang masih membutuhkan kebijakan fiskal, moneter hingga sektor keuangan. Oleh karena itu, koordinasi kebijakan moneter dan sektor keuangan menjadi agenda prioritas Bank Sentral.
Agenda kedua adalah koordinasi kebijakan moneter dan sektor keuangan untuk mendorong pertumbuhan yang lebih kuat, recover, dan stronger. Koordinasi tersebut diperlukan karena untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat diperlukan dukungan dari transformasi di sektor riil dan sektor keuangan.
“Jadi tidak hanya untuk pembiayaan dunia usaha di jangka pendek tapi juga jangka panjang, instrumen yang lebih banyak dan juga mekanisme pasar yang bisa mendukung produktivitas dan efisiensi ekonomi dari sektor keuangan,” jelas Perry.
Kemudian, agenda ketiga adalah kerja sama dibidang sistem pembayaran di era digital. Perry menjelaskan kerja sama kebanksentralan dalam agenda ini terbagi menjadi dua. Pertama kerja sama mengenai digitalisasi sistem pembayaran antar negara yang akan didorong melalui cross border payment.
Sehingga, sistem pembayaran bisa mengatasi berbagai permasalahan yang berakibat pada penurunan biaya, mempercepat dan memperluas akses, hingga menghadirkan praktik pasar yang lebih baik. Kedua, kerja sama di bank sentral mencakup juga inisiasi untuk bank-bank sentral mengeluarkan central bank digital currency (CBDC).
“Ada tiga hal yang akan dibahas, yakni bagaimana CBDC menjadi alat pembayaran yang sah dari suatu negara, bagaimana CBDC tetap mendukung tugas bank-bank sentral di moneter, keuangan, pembayaran dan melayani ekonomi, serta bagaimana CBDC mendukung inklusi dan ekonomi dan keuangan,” jelas Airlangga.
