JAKARTA – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyampaikan dukungan agar pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas dilaksanakan. Pasalnya, hal ini dilakukan untuk meminimalisir adanya learning loss bagi generasi muda Indonesia.
Namun, tentu ada syarat-syarat yang perlu dipenuhi, salah satunya untuk pemenuhan sarana prasarana protokol kesehatan. Hal itu disampaikan oleh Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti.
“KPAI secara prinsip mendukung pembelajaran tatap muka, tapi tentu dengan syarat-syarat. Pertama adalah rekomendasi kami untuk sekolah madrasah haruslah memastikan sudah dipastikan memenuhi segala cara dan kebutuhan penyelenggaraan PTM, baik itu protokol kesehatannya maupun infrastruktur,” kata dia dalam Rakornas KPAI 2021 secara daring, Senin (30/8).
Akan tetapi, ia menyadari bahwa pemenuhan infrastruktur tersebut akan memakan biaya yang tidak sedikit. Untuk itu, perlu adanya bantuan dari seluruh pihak agar PTM berjalan dengan aman dan nyaman.
“Untuk memenuhi ini butuh biaya, maka untuk sekolah-sekolah yang tidak mampu kami mendorong daerah membantu pemenuhannya karena kita ini ingin menyelamatkan kita cuma peserta didik, tapi juga para guru dan tenaga kependidikan di sekolah,” jelas dia.
Kata Retno, pemenuhan sarana prasarana tidak hanya melalui Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) saja. Pemerintah daerah (pemda) pun diminta untuk turun tangan mengatasi persoalan dana ini.
“Jadi kalau tidak punya kemampuan memenuhi wastafel dan lain-lainnya memang harus dibantu, selain dengan dana BOS, harusnya APBD juga bisa membantu itu,” pungkasnya. (Jawapos.com)
