JAKARTA – Tersebarnya berita bocoran dialog pejabat mendapat vaksin tambahan menuai kecaman dari berbagai kalangan. Wakil Ketua FPKS DPR RI Mulyanto menilai peristiwa itu sangat memalukan.
Menurutnya, sebagai pejabat negara yang digaji oleh rakyat harusnya mereka memberi contoh dan teladan yang baik. Jangan sampai bersikap sewenang-wenang dan mendahulukan kepentingan sendiri.
“Para pejabat jangan memberi teladan tidak baik di tengah penderitaan masyarakat menghadapi pandemi Covid-19 ini. Jangan mentang-mentang pejabat, boleh melanggar aturan dan melukai rasa keadilan dalam masyarakat,” tegasnya, Kamis (26/8).
Harusnya, dengan jumlah vaksin, prosentase penduduk tervaksinasi dan kecepatan vaksinasi yang jauh dari target 4 juta per hari, harus memprioritaskan vaksin dosis 1 dan 2 untuk masyarakat umum.
Sedang Untuk dosis ketiga hanya diberikan kepada nakes, yang sangat rentan terpapar. “Mengingat dosis 1 dan 2 yang mereka terima adalah vaksin sinovac dengan tingkat kemanjuran pas-pasan, sehingga perlu booster,” terangnya.
Mulyanto menambahkan, kalau para pejabat negara ingin vaksin dosis ketiga, sebaiknya diberikan setelah masyarakat secara umum mendapat dosis lengkap. “Itu pun bagusnya menggunakan vaksin Merah Putih yang sedang disiapkan,” imbuhnya.
Ia minta pemerintah fokus menanggulangi pandemi ini berdasar prinsip keadilan dan kepentingan masyarakat. Jangan sampai upaya ini dirusak dengan contoh buruk yang merugikan banyak pihak. (Fin.co.id)
