Pemilu yang Merdeka dan Peran Kewarganegaraan

 Partisipatoris

Bukan hal yang baru dalam setiap pelaksanaan Pemilu, kedaulatan rakyat menjadi terminologi yang paling seksi dan laris diucapkan para elite politik guna mendapatkan simpati dari konstituennya. Akan tetapi, harus disadari pula pada praktiknya rakyat justru hanya menjadi objek ketimbang subjek. Bahkan rakyat dianggap sebagai massa mengambang atau angka – angka yang harus dirayu dengan sejumlah kamuflase dan gaya marketing politik.

Para tim sukses capres, caleg dan calon bupati kerap mengandalkan cara – cara yang monoton dan tidak mendidik dalam mendekati rakyat semisal menggunakan uang atau sekadar mengobral janji-janji kosong. Bahkan, marak provokasi bertopeng politik identitas dengan menebalkan perbedaan agama, etnis, ras, dan sejenisnya yang mengancam kohesivitas rakyat. Akhirnya, muncul sinisme penilaian publik terhadap pelaksanaan kontestasi elektoral.

Krisis kepercayaan publik akibat praktik demoralisasi para elite politik yang dalam pemilu misalnya tidak memegang teguh konsensus atau menjaga kesepakatan aturan. Aturan main dalam pemilu dan etika demokrasi adalah bagian dari ukuran elementer bagaimana etika politik itu dinilai.

Jika hal ini dibiarkan akan terjadinya atomisasi politik di tingkat bawah, sehingga kepeduliaan mayoritas warga negara terhadap politik termasuk partisipasi mereka akan mengalami kemerosotan.

Untuk itu, pembentukan SKPP merupakan bagian dari penguatan gagasan kedaulatan rakyat atau dalam tradisi Yunani disebut kewarganegaraan. Kewarganegaraan merupakan esensi keikutsertaan seseorang di dalam komunitas politik dimana hak – hak rakyat diakui dan dilindungi.

Dengan kata lain, politik kewarganegaraan lah yang telah dan sedang dilakukan Bawaslu dengan titik tekannya pada kemandirian serta partisipasi warga negara baik pada tataran civil society maupun political society dalam prosesnya bagi kemaslahatan masyarakat.

Rosseeau menganggap warga negara adalah peserta aktif yang senantiasa mengupayakan kesatuan komunal. Bagi Montesquieu, hidup warga berwarga negara bertujuan membina keteraturan (order).

Partisipasi Mengawasi dan Pemilu yang Merdeka

Peringatan HUT RI ke-76 masih berada pada situasi pandemi, namun semangat mengisi kemerdekaan tak boleh terhenti. Dengan mengusung tema “Indonesia tangguh Indonesia tumbuh”, kita didorong untuk  pantang menyerah, terus maju untuk keluar dari pandemi.

Tinggalkan Balasan