BANDUNG- Berbagai macam tantangan dalam menghadapi penanganan Covid 19, selain tantangan dalam upaya memutus penyebaran virus corona jenis baru atau SARS-CoV-2, hambatan lain yang juga dihadapi masyarakat adalah adanya infodemik seputar COVID-19.
Infodemik ini mengarah pada informasi berlebih akan sebuah masalah, sehingga kemunculannya dapat mengganggu usaha pencarian solusi terhadap masalah tersebut.
Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Digital dan Sumber Daya Manusia Dedy Permadi mengatakan, saat ini istilah infodemik kini sudah mengglobal karena turut memperburuk situasi dan tidak menolong sama sekali.
“Istilah Infodemik itu sudah mengglobal karena turut memperburuk situasi, kita saat ini di situasi pandemik, wabah global, bukan lokal. Infodemik tidak menolong situasi yang parah ini,” kata Dedy Permadi dalam acara virtual Dialog Produktif Semangat Selasa via Youtube di Media Center KPCPEN yang bertajuk ‘Semangat Kemerdekaan Generasi Pandemi’. Selasa (17/8).
Selain itu, infodemik juga dapat berakibat fatal hingga menyebabkan korban nyawa. Fenomena itu yang sering muncul di tengah masyarakat, seperti misalnya informasi yang tidak benar mengenai salah satu obat penangkal COVID-19 yang membuat masyarakat justru merasa aman dengan adanya obat tersebut sehingga mengabaikan anjuran protokol kesehatan.
“Akibat infodemik ini bisa cukup fatal, sampai menyebabkan korban nyawa, misalnya informasi mengenai obat tapi hoaks, jadi lengah gak papa kalau kena, tinggal kasi bawang putih, padahal sebetulnya hoaks. Terus berbagai narasi yang menghasut tapi hoaks sehingga menyebabkan kepanikan di tengah masyarakat yang sudah cukup susah karena wabah ini, jadi kita kasihan sekali,” tambahnya.
Dia menegaskan, pihaknya mencatat ada 1.857 isu hoaks yang beredar terkait penangan covid, vaksin dan juga PPKM. Misalnya ada isu kalau divaksin bisa menimbulkan epilepsi dimana hal tersebut tidaklah benar dan juga MUI telah menegaskan, kalau vaksin itu halal serta aman.
Ada tiga jangkauan untuk menghalau Hoaks mulai dari Hulu yaitu tentunya literasi jangka Panjang mengedukasi masyarakat, selanjutnya level tengah yaitu menyaring dengan teknologi buatan dengan sebuah mesin milik kominfo. Dan terakhir di level hilir, yaitu kerja sama dengan polri dan bila ditemukan ada pelanggaran maka bisa langsung diproses secara hukum.
