JAKARTA – Setiap hari sekitar 1.500 jiwa meninggal dunia akibat Covid-19. Tingginya angka kematian rata-rata terjadi di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Serta luar pulau Jawa seperti pulau Kalimantan dan juga Lampung. Kementerian Kesehatan memberikan klarifikasi atas tingginya angka kematian tersebut.
Tenaga Ahli Kementerian Kesehatan, Panji Fortuna Hadisoemarto menjelaskan, berdasarkan analisis dari data National All Record (NAR) Kementerian Kesehatan, didapati bahwa pelaporan kasus kematian yang dilakukan daerah tidak bersifat realtime dan merupakan akumulasi dari bulan-bulan sebelumnya. NAR adalah sistem big data untuk pencatatan laboratorium dalam penanganan Covid-19 yang dikelola oleh Kemenkes.
Berdasarkan laporan kasus Covid-19 pada 10 Agustus 2021, misalnya, dari 2.048 kematian yang dilaporkan, sebagian besar bukanlah angka kematian pada tanggal tersebut atau pada seminggu sebelumnya. Bahkan 10,7 persen di antaranya berasal dari kasus pasien positif yang sudah tercatat di NAR lebih dari 21 hari, namun baru terkonfirmasi dan dilaporkan bahwa pasien telah meninggal.
“Kota Bekasi, contohnya, laporan kemarin (10/8) dari 397 angka kematian yang dilaporkan, 94 persen diantaranya bukan merupakan angka kematian pada hari tersebut, melainkan rapelan angka kematian dari bulan Juli sebanyak 57 persen dan bulan Juni dan sebelumnya sebanyak 37 persen. Lalu 6 persen sisanya merupakan rekapitulasi kematian di minggu pertama bulan Agustus,” kata dr. Panji dalam keterangan tertulis Kemenkes, Kamis (12/8).
Contoh lain adalah Kalimantan Tengah di mana 61 persen dari 70 angka kematian yang dilaporkan kemarin adalah kasus aktif yang sudah lebih dari 21 hari namun baru diperbaharui statusnya. Panji menuturkan lebih dari 50 ribu kasus aktif yang saat ini adalah kasus yang sudah lebih dari 21 hari tercatat namun belum dilakukan update.
“Kami saat ini sedang mengkonfirmasi status lebih dari 50 ribu kasus aktif. Jadi beberapa hari kedepan akan ada lonjakan di angka kematian dan kesembuhan yang bersifat anomali dalam pelaporan perkembangan kasus Covid-19. Tapi ini justru akan menjadikan pelaporan kami lebih akurat lagi,” tutur Panji.
Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes, Widyawati, mengakui adanya keterlambatan dalam update pelaporan dari daerah akibat keterbatasan tenaga kesehatan dalam melakukan input data di tengah tingginya kasus beberapa waktu lalu.
