oleh

Perpim Perjalanan Dinas KPK Bisa Jadi Celah Penerimaan Gratifikasi

JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik penerbitan Peraturan Pimpinan KPK Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan KPK. Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menilai, KPK kini semakin mendegradasi nilai-nilai integritas yang selama ini dibangun di KPK.

“Dengan keluarnya Perpim KPK ini juga kian menambah daftar panjang regulasi internal kelembagaan yang penuh dengan kontroversi. Sebelum aturan ini, terdapat Perkom 7/2020 yang menabrak UU serta menggemukkan struktur birokrasi KPK,” kata Kurnia dalam keterangannya, Senin (9/8).

Baca Juga:  Ade Yasin Diduga Pungut Uang dari Kontraktor untuk Memberi Auditor BPK Jabar

Pegiat antikorupsi ini menyebut, sebelumnya KPK juga telah menerbitkan Peraturan KPK (Perkom) 1/2021 yang memasukkan klausul Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai syarat pengalihan status kepegawaian.

“Bagi ICW, Perpim KPK 6/2021 ini sangat membuka ruang terjadinya praktik gratifikasi dan juga berpotensi konflik kepentingan. Betapa tidak, pihak yang menjadi pengundang KPK nantinya dapat menyajikan berbagai fasilitas, mulai dari penerbangan atau penginapan mewah tanpa ada pengecualian apa pun,” cetus Kurnia.

Baca Juga:  Ada Tersangka Baru Kasus Dugaan Suap PEN 2021, Siapa?

Berkenaan dengan hal tersebut, ICW turut mempertanyakan pernyataan dari Plt Juru Bicara KPK Bidang Penindakan, Ali Fikri. Sebab menyebutkan bahwa perjalanan dinas yang dibiayai oleh pihak lain tidak berlaku bagi pegawai bidang penindakan dan untuk pengundang dari pihak swasta.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.