SOREANG – Bupati Bandung HM Dadang Supriatna menerima penghargaan dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat (BI Jabar) atas prestasinya dalam pengendalian inflasi daerah dan inovasi digital.
Apresiasi Program Inflasi Unggul Juara Lahir Batin (Pinunjul) dan Apresiasi Jawara Ekonomi Digital (Ajeg) 2021 dari BI Jabar diserahkan langsung Kepala Perwakilan BI Jabar, Herawanto, kepada Bupati Bandung di Rumah Dinas Bupati Bandung, Rabu (4/8).
Apresiasi oleh BI Jabar tersebut diberikan kepada pemerintah daerah yang telah berhasil melakukan inovasi melalui pemanfaatan teknologi digital, yang mendorong perluasan ekosistem ekonomi digital di masyarakat, serta pengendalian inflasi terbaik.
Turut hadir anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Najib Qodratullah dan Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jabar Benny Bachtiar, Sekda Kabupaten Bandung Cakra Amiyana.
“Alhamdulillah, saya mendapatkan penghargaan dari BI Jabar. Pengharagaan ini diraih berkat kinerja seluruh perangkat daerah dan warga Kabupaten Bandung yang sudah mendukung digitalisasi di Pemkab Bandung,” ungkap Dadang usai menerima penghargaan.
Penghargaan ini menurutnya harus dijadikan motivasi untuk terus meningkatkan kinerja yang baik dan konsisten terutama dalam hal digitalisasi.
“Di era indusri 4.0 ini tentu kita dituntut untuk terus melakukan inovasi dan terobosan pemanfaatan teknologi digital, seperti dengan tidak perlu lagi melakukan transaksi secara tunai lagi, melainkan sudah transaksi digital, yang lebih nyaman, aman, efektif dan efisien, tanpa harus berinteraksi langsung,” kata Kang DS, panggilan akrab Dadang Supriatna.
Kepala Perwakilan BI Jabar, Herawanto menjelaskan, apresiasi Pinunjul dan Ajeg ini diberikan kepada empat daerah di Jawa Barat. Selain Kabupaten Bandung, daerah lain yakni Kota Bogor, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Bekasi juga mendapatkannya.
“Kami dari BI Jabar bersama Pemprov Jabar memberikan penilaian daerah mana saja yang layak mendapat apresiasi di bidang pengendalian inflasi dan digitalisasi daerah, khususnya dalam pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Nah, Kabupaten Bandung mendapatkan penghargaan dua-duanya,” terang Herawanto.
Hera menyebut beberapa kriteria penilaian antara lain dari aspek regulasi dan implementasinya. “Intinya, kami melihat dari sisi proses pengambilan kebijakan pengendalian inflasi dan implementasinya,” tandas Hera.
