JABAR EKSPRES – Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, menyoroti kemacetan yang kerap terjadi di akses keluar-masuk Stasiun Kereta Cepat Whoosh Padalarang.
Persoalan tersebut disampaikan Jeje sebagai aspirasi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) kepada Komisi V DPR RI dalam kunjungan kerja spesifik untuk meninjau infrastruktur dan transportasi di Stasiun Kereta Cepat Padalarang, Jumat (13/11/2026).
Jeje mengapresiasi kehadiran Kereta Cepat Whoosh yang dinilai mampu mempermudah mobilitas masyarakat. Namun, menurutnya, layanan transportasi modern tersebut harus diimbangi dengan infrastruktur pendukung yang memadai, terutama aksesibilitas di sekitar kawasan stasiun.
Baca Juga:Kejar Target, Bupati Cecep Minta Pembangunan Jembatan SOR Mangunreja Dikerjakan 24 Jam NonstopSerang Warga dengan Pisau dan Sabit, Dua Pemuda Geng Motor di Tasikmalaya Ditahan
“Kami menerima banyak keluhan dari masyarakat maupun pengguna jasa kereta cepat terkait kemacetan di jalur keluar masuk stasiun. Kondisi ini tentu perlu segera mendapatkan perhatian,” ujar Jeje, Sabtu (14/11/2026).
Dia menjelaskan, persoalan kemacetan tersebut menimbulkan ketimpangan waktu perjalanan yang dirasakan pengguna. Sebab, waktu tempuh menggunakan kereta cepat relatif singkat, tetapi perjalanan menuju maupun meninggalkan stasiun justru kerap terhambat kepadatan kendaraan.
“Perjalanan Jakarta-Padalarang menggunakan Whoosh hanya membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Namun, ketika sudah tiba di stasiun, masyarakat justru masih harus menghadapi kemacetan. Bahkan, waktu yang dihabiskan di jalan terkadang lebih lama dibandingkan perjalanan menggunakan kereta cepat,” katanya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkab Bandung Barat mendorong sejumlah pembenahan infrastruktur pendukung. Di antaranya optimalisasi integrasi antarmoda transportasi, kelancaran akses kendaraan, perluasan fasilitas parkir, serta penataan area penurunan dan penjemputan penumpang atau drop off.
“Kami berharap ada pembenahan secara menyeluruh, termasuk penataan jalur kendaraan, penambahan fasilitas parkir, serta pengaturan area drop off agar tidak terjadi penumpukan kendaraan,” ungkapnya.
Selain pembenahan infrastruktur, Jeje juga menekankan pentingnya penertiban kendaraan yang berhenti sembarangan di sekitar kawasan stasiun. Langkah tersebut diperlukan untuk menjaga kelancaran arus lalu lintas, khususnya saat jam sibuk dan hari libur ketika volume kendaraan meningkat.
Jeje berharap berbagai aspirasi yang telah disampaikan kepada Komisi V DPR RI dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas instansi. Dengan demikian, persoalan aksesibilitas di kawasan Stasiun Padalarang bisa segera mendapatkan solusi konkret.