JAKARTA – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mempertanyakan tuntutan 11 tahun penjara bagi mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara, terdakwa korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19.
Juru Bicara Bidang Hukum DPP PSI, Ariyo Bimmo menyatakan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa yang sepatutnya mengerti mengenai dampak korupsi terhadap bantuan sosial di masa pandemi.
“Terdakwa memiliki pengetahuan yang memadai tentang bergantungnya keselamatan calon penerima bansos ini terhadap setiap rupiah yang akan diterimanya. Dari mulai perencanaan sampai dengan pelaksanaan. Perbuatan terdakwa sudah mencederai rasa keadilan masyarakat,” kata Bimmo melalui penyataan tertulis, Jumat (30/7).
Dia mengutarakan, tuntutan 11 tahun penjara tidak merefleksikan harapan masyarakat dan keinginan negara, untuk memastikan penanganan Covid-19 berjalan seefektif mungkin. Dia menegaskan, seharusnya Juliari diberikan pemberatan pidana.
“Hukuman seumur hidup cukup pantas untuk memperlihatkan negara tidak main-main dalam menangani kondisi pandemi ini,” ujar Bimmo.
Bimmo menegaskan, perbuatan Juliari Batubara dilakukan pada titik rawan penanganan pandemi. Seharusnya bisa melewati masa-masa awal penyebaran Covid 19 ini dengan lebih tenang.
“Kita lihat sendiri betapa masyarakat pada saat itu sangat bisa menuruti himbauan pemerintah untuk tetap berada di rumah, selama kebutuhan pokoknya terpenuhi. Lalu, ketika penyimpangan saat itu tidak ditindak tegas, apakah yakin ini tidak terulang pada masa kini dan masa-masa mendatang?” ucap Bimmo.
Bimmo juga menambahkan, hakim dapat berperan sebagai corong keadilan sesuai UU Kekuasaan Kehakiman dengan memberikan hukuman yang lebih berat dari tuntutan jaksa.
“Mudah-mudahan Majelis Hakim dapat melihat betapa masyarakat sedang membutuhkan keadilan, sekecil apapun akan sangat berarti di masa sulit ini. Menurut kami, pemiskinan koruptor sangat tepat untuk diterapkan sebagai hukuman tambahan, sekaligus dapat memberikan efek jera bagi siapa pun yang mau coba-coba,” papar Bimmo.
Oleh karena itu, dia mengharapkan hukuman tambahan berupa pemiskinan juga diterapkan kepada semua yang terlibat dalam kasus ini, juga sebagai presiden bila terjadi kasus-kasus serupa di masa pandemi ini. “Apalagi bila jaksa sudah demikian yakin. Inilah saatnya negara menunjukkan kehadirannya di ruang persidangan untuk rakyat,“ tutup Bimmo.
