JAKARTA – Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra mengatakan, saat ini belum waktunya mengambil penilaian terkait kinerja Presiden Jokowi.
“Saya kira harus menunggu dua atau tiga tahun lagi ketika Presiden Jokowi dan KH Ma’aruf Amin menyelesaikan periode keduanya,” ungkap Azra dalam diskusi virtual JIB Post bertajuk ‘Benarkah Jokowi Gagal Pimpin Indonesia?’, Senin (27/7) malam.
Dia menambahkan, yang bisa dilakukan saat ini yaitu menyampaikan sejumlah indikator yang harus dibenahi Jokowi selama masa jabatan tersisa.
Azra menilai, jika tak membenahi, Jokowi berpotensi meninggalkan warisan yang negatif dalam memimpin tanah air.
“Indikator ini bisa mengarah kepada kegagalan, tetapi Jokowi masih punya kesempatan dua tahun untuk memperbaiki” tuturnya.
Salah satu poin yang disoroti Azra adalah terkait pemberantasan korupsi yang tidak berjalan optimal di era kepemimpinan Jokowi.
Menurut dia, pemberantasan korupsi merupakan bagian dari penciptaan tata kelola negara yang baik.
Dia mencontohkan pada saat dua menterinya tersandung kasus korupsi, Jokowi tidak memberikan pernyataan yang tegas terkait kasus yang menjerat kedua anak buahnya itu.
“Saya kira ada tanda-tanda yang mencemaskan, yang bisa membuat Presiden Jokowi tidak meninggalkan postive legacy dalam pemberantasan korupsi,” katanya.
Selain itu, Azra mengatakan soal lain dalam pemberantasan korupsi muncul ketika terjadi revisi UU KPK. “Walaupun Jokowi bilang ini akan memperkuat KPK, tetapi terlihat indikasinya tidak menguatkan, tetapi melemahkan,” kata Azra.
Dia menambahkan, belakangan ini publik sempat dihebohkan dengan tes wawasan kebangsaan (TWK) berujung pemberhentian sejumlah pegawai KPK.
Persoalan ini, kata dia, harus segera diatasi agar Jokowi bisa meninggalkan warisan yang baik dalam segi pemberantasan korupsi.
Jika tidak bisa mengatasi masalah ini kemungkinan besar akan dianggap gagal memimpin Indonesia.
“Kalau gagal merevitalisasi maka setelah masa jabatan berakhir ini salah satu yang bisa menjadi kegagalan Presiden Jokowi dalam memimpin Indonesia menuju good governance,” kata Azra. (Jpnn)
