“Pemerintah dan aparat harus terus mengawasi pelaksanaan PPKM Darurat agar peraturan dipatuhi lebih ketat oleh masyarakat. Namun tetap mengutamakan pendekatan humanis dan tidak bertindak represif dalam penertiban yang dilakukan,” tuturnya.
Gus Muhaimin meminta komitmen Pemerintah dalam menentukan kebijakan terkait penanganan Covid-19 tidak saling bertentangan satu sama lain, seperti pengetatan pembatasan kegiatan masyarakat dalam negeri yang harus diimbangi dengan pengetatan keluar masuknya WNI dan WNA ke dalam dan luar wilayah Indonesia.
“Akselerasi penyuntikan vaksin yang tengah digencarkan Pemerintah dalam upaya pembentukan herd immunity juga menjadi ikhtiar yang sangat penting. Saya mendorong Pemerintah memperhatikan masyarakat yang memiliki penyakit bawaan (komorbid) dan mensosialisasikan upaya yang dapat dilakukan agar terhindar dari penularan Covid-19,” katanya.
Di sisi lain, Gus Muhaimin juga mendorong para public figure memanfaatkan jumlah pengikut yang mereka miliki untuk menjadi agen atau sarana menyampaikan kondisi darurat yang terjadi, sehingga kesadaran masyarakat tentang bahaya dari Covid-19 semakin tumbuh dan meluas. (jawapos)
