Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI itu melihat, porsi utang dalam valas memang menurun menjadi 13 persendari total utang pemerintah. Namun, nilai rupiah yang cenderung terdepresiasi menyebabkan utang negara semakin riskan. Baik cicilan pokok maupun bunganya.
“Dengan kondisi seperti ini, bagaimana mungkin kita masih mengatakan utang kita aman-aman saja. Ini sudah taraf mengkhawatirkan,” tegas Anis.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu menegaskan perlunya klarifikasi terkait perhitungan rasio hutang pemerintah Indonesia terhadap PDB. Di sisi lain, data rasio utang terhadap ekspor yang telah mencapai 209 persen. Data tersebut mengingatkan kekhawatiran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang menyatakan meningkatnya utang pemerintah karena pandemi Covid-19, sangat berbahaya dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa (22/6). (jawapos.com)
