JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyebut tidak mungkin bisa berkoalisi dengan Partai Demokrat karena perbedaan ideologi.
Menanggapi hal itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra angkat bicara. Dia mengatakan Pilpres 2024 masih 3 tahun lagi. Sehingga tidak elok mengatakan PDIP tidak bisa berkoalisi dengan Partai Demokrat.
“Jadi Belanda masih jauh. Pemilu masih 3 tahun lagi. Dalam tiga tahun lagi itu, segala sesuatu bisa terjadi, apalagi di tengah situasi negara yang dilanda krisis kesehatan dan ekonomi saat ini, dengan meningkatnya jumlah rakyat miskin dan pengangguran di mana-mana secara drastis, kok para politisi malah sibuk berkasak-kusuk membahas Pilpres 2024. Tidak etis,” ujar Herzaky kepada wartawan, Selasa (1/6).
Herzaky menambahkan, instruksi ketua umumnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) jelas kepada yang meminta membantu rakyat dengan gerakan nasional lawan Covid-19, termasuk gerakan nasional peduli dan berbagi. Demokrat telah mencatat lebih dari 250 miliar rupiah yang telah disumbangkan dan disalurkan oleh para kader ke masyarakat sepanjang Pandemi ini.
Kedua, bantu rakyat dalam peningkatan ekonomi dan akses pendidikan, baik melalui intensifikasi lapangan kerja dengan gerakan nasional bina UMKM maupun gerakan nasional wifi gratis untuk pendidikan. “Jadi konsentrasi Demokrat tidak di Pilpres 2024, atau kawin koalisi parpol dulu, Belanda masih jauh, tetapi bagaimana berkoalisi dengan rakyat untuk membantu kesulitan rakyat selama pandemi ini,” katanya.
Demokrat menyerukan, agar seluruh partai koalisi pemerintah mendukung penuh kebijakan Presiden Jokowi, serta menyukseskan program-program Pemerintah dalam masa pandemi ini, hingga 2024. “Jangan ada yang menghambat program pemerintah sebagaimana telah didukung juga oleh seluruh Partai, termasuk Demokrat, dalam upaya melawan pandemi sekaligus mengatasi kesulitan ekonomi saat ini,” ungkapnya.
“Kebijakan Demokrat sekali lagi jelas dan nyata, bantu rakyat untuk keluar dari kesulitan akibat pandemi dan ekonomi ini. Urusan 2024, urusan Rakyat. Rakyat nanti yang akan menentukan pilihannya,” tambahnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengaku partainya memiliki basis yang berbeda dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat. Sehingga menurut Hasto, sangat sulit partai yang dikepalai oleh Megawati Soekarnoputri tersebut berkoalisi dengan PKS.
