NGAMPRAH – Sejumlah tokoh masyarakat, pejuang pemekaran, akademisi, dan mantan pejabat di Kabupaten Bandung Barat (KBB) menyatakan keprihatinannya pada dua pemimpin KBB yang harus jadi pesakitan lantaran terjerat kasus korupsi.
Berangkat dari dua kegagalan itu, para tokoh tersebut akhirnya bergerak dengan melakukan deklarasi ‘Paguyuban Pejuang Pemekaran Peduli Kabupaten Bandung Barat (P4KBB)’.
Deklarasi tersebut juga sebagai sosial kontrol terhadap jalannya pemerintahan baik di eksekutif maupun legislatif yang seharusnya tetap pada koridor.
“P4KBB lahir karena melihat perkembangan KBB sebagai daerah otonom yang masih sangat jauh dari cita-cita pemekaran,” kata Ketua P4KBB, Jacob Anwar Lewi, kemarin.
Dirinya menyebut, itu ada disorientasi kepemimpinan, di mana jabatan bukan dianggap sebagai amanah tapi ajang untuk memperkaya diri dan keluarga. Sehingga terjadilah tindak pidana korupsi secara estafet oleh dua bupati di KBB.
“Itu tentu menjadi catatan kelam perjalanan sejarah KBB usai dimekarkan dari Kabupaten Bandung. Ada yang salah dengan cara mereka memimpin,” tegasnya.
Tak cuma soal korupsi, P4KBB juga menyinggung nama Plt Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan agar meneruskan visi misi AKUR sesuai janji politik ketika masa kampanye mengingat hal itu nantinya harus dipertanggungjawabkan ke masyarakat di akhir masa jabatan lima tahun.
Hengky juga diminta agar tidak membuat kebijakan yang menimbulkan kegaduhan. Salah satunya yakni mengubah jargon KBB Lumpaaat menjadi Berkah.
“Jangan sampai kekecewaan masyarakat memuncak yang berujung mosi tidak percaya kepada pemerintah daerah. Di sinilah P4KBB hadir sebagai sosial kontrol dan penyeimbang, untuk memberikan kritik dan saran ke pemerintah,” tegasnya.
Tokoh pendiri KBB yang juga Dewan Penasehat P4KBB, Panji Tirtayasa mengaku sedih melihat kondisi KBB saat ini. Perjuangan KBB yang sudah dimulai sejak tahun 1996 dan akhirnya terwujud di 2007 tidak mudah. Sehingga sangat disayangkan ketika sudah berdiri namun justru banyak persoalan hukum yang menjeratnya.
Kesalahan itu bukan hanya semata-mata di eksekutif, legislatif juga punya peran karena pengawasan yang dilakukan tidak maksimal.
“KBB bukan warisan, bukan hadiah, tapi hasil perjuangan rakyat. Maka ketika ada musibah kami sangat kecewa berat. Jangan sampai kejadian ketiga kalinya bupati KBB ditangkap KPK, itu akan sangat memalukan,” ucapnya. (mg6)
