oleh

Cegah Mudik, Pemerintah Diminta Konsisten Tegakkan Aturan

JAKARTA – Pemerintah diminta konsisten dalam menegakkan aturan untuk mencegah masyarakat melakukan mudik. Pemerintah melarang mudik bagi seluruh kalangan masyarakat, mulai dari karyawan BUMN, karyawan swasta, pegawai negeri sipil, anggota TNI-Polri, pekerja formal maupun informal, hingga masyarakat umum dalam rangka upaya pengendalian penyebaran Covid-19.

“Sanksi hukum itu saya pikir kalau memang diberlakukan dengan konsekuen, konsisten itu, ya itu bisa. Problemnya itu kan problem yang ada di Indonesia itu selalu mengenai konsistensi antara aturan dan implementasi daripada aturan tersebut,” ujar Sosiolog Universitas Indonesia (UI) Nadia Yovani dihubungi wartawan, Rabu (21/4/2021).

Baca Juga:  Begini Catatan Fraksi PKS DPRD Jabar Terhadap LKPJ Gubernur

Nadia menilai aparat di lapangan tidak boleh mengambil ekses dari sanksi yang diberlakukan pemerintah atau harus konsisten. “Misalnya negosiasi gitu ya dengan aparat,” ungkapnya.

Jika aparatnya di lapangan bisa konsisten, dia yakin bisa mengurungkan niat mudik.

Dirinya pun berpendapat bahwa sanksi sosial bagi pemudik yang nekat merupakan salah satu hal yang bisa dilakukan kalau memang kulturnya sudah terbentuk. “Lah kalau misalnya semuanya masih mengaminkan bahwa mudik lebaran itu memang perlu untuk dilakukan, bagaimana mau melakukan sanksi sosial. Sanksi sosial yang bisa dilakukan paling di sosial media dengan meng-highlight tindakan-tindakan nekat dari pemudik misalnya,” imbuhnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Baca Juga