JAKARTA – Sebelumnya, hingga akhir Februari 2021 pemerintah tercatat telah melakukan pembayaran utang senilai Rp273 triliun, yang berasal dari dua pos, yaitu Surat Berharga Negara (SBN), serta pinjaman luar negeri. Hal itu disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam konferensi pers APBN Kita periode Februari, yang dilakukan secara virtual, Selasa (23/3). Meski begitu pihaknya juga menyampaikan pada akhir Februari 2021, defisit APBN berada di 0,36 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Relatif stabil dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu 0,4 persen PDB. “Pembiayaan utang hingga saat ini mencapai 91,5 persen dari target kuartal I,” ungkapnya.
Sri Mulyani mengungkapkan, Bank Indonesia (BI) juga disebutnya berkontribusi dalam pembiayaan APBN yaitu dengan membeli SBN di pasar primer. Total pembelian SBN oleh BI hingga akhir Februari 2021 adalah Rp 73,88 triliun, terdiri dari Rp45,18 triliun di Surat Utang Negara (SUN) dan Rp28,7 triliun di Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
Sri Mulyani menambahkan, pemerintah saat ini mendapat tantangan baru terkait pembiayaan utang, yaitu adanya kenaikan imbal hasil atau yield. Tantangan itu berupa kenaikan yield obligasi dari pemerintah Amerika Serikat (AS).
Baca Juga:Ribuan Pegawai KAI Divaksin Massal di Pusdiklat BandungTingkatkan Kualitas Pendidikan Vokasi, AHM Revitalisasi TUK di SMK Mitra Binaan
“Yield SUN (Surat Utang Negara) rupiah kita juga terpengaruh mengalami tekanan seiring capital outflow yang menyebabkan kenaikan yield. Kita sekarang sekitar 6,77 persen untuk 10 tahun,” pungkasnya. (fin)