oleh

Pemotongan Dana Hibah Jabar di Tasikmalaya Diduga Libatkan Orang Dalam

BANDUNG – Pakar hukum dan pemerintahan Universitas Parahyangan (Unpar) Prof Asep Warlan Yusuf mengatakan, pemotongan Dana Hibah Provinsi yang dilakukan sejumlah oknum di Kabupaten Tasikmalaya perlu diusut untas sampai ke-akar-akarnya.

Terlebih, bantuan tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berasal dari masyarakat untuk orang-orang yang membutuhkan. Jadi perlu ada hukuman yang berat.

“Betul-betul harus dibereskan tuntas. Jangan sekedar dipermukaan. Apalagi hanya sekedar pemantauan lapangan. Tapi siapa dalang yang melakukan pemotongan itu,” ucap Prof Asep Warlan saat dihubungi di Kota Bandung, Minggu (28/2).

“Lembaga-lembaga yang mendapatkan berarti membutuhkan bantuan. Jadi bukan semacam lembaga yang sudah mapan. Melainkan yang perlu bantuan,” imbuhnya.

Dijelaskannya, dalam pemotongan tersebut ada unsur manipulasi dari data diangka. Alhasil, dana hibah tersebut terdapat potongan sekian persen.

“Padahal sebetulnya tidak ada jasa mereka pemberi bantuan tadi. Jadi ada sebuah tindakan manipulasi terhadap syarat mereka mencairkan dana tersebut,” jelasnya.

Menurutnya, potong memotong pada bantuan pemerintah merupakan penyakit lama. Biasanya kambuh-kambuh terus. Padahal sebetulnya, lanjut dia, dari sisi prosedur tatacara pencairannya tidak serumit yang dibayangkan.

“Mungkin saja mereka yang merumit-rumitkan. Sehingga memerlukan orang dalam (calo) yang bisa mencairkan,” hematnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Baca Juga