oleh

Persentase Ketidaknetralan ASN Saat Pilkada Sangat Kecil, Begini Penjelasan Plh Bupati Bandung

SOREANG – Persentase ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Bandung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 sangat kecil. Hal tersebut dikatakan Pelaksana harian (Plh) Bupati Bandung, Tisna Umaran.

“ASN di Kabupaten Bandung jumlahnya 16 ribu, yang sudah melanggar hukum saat Pilkada ada lima orang, jadi presentasenya sangat kecil,” ungkap Tisna usai kegiatan evaluasi Badan Adhoc Penyelenggara Pilkada 2020, Soreang, Jumat (26/2).

Dikatakan Tisna, dengan minimnya jumlah ketidaknetralan ASN Kabupaten Bandung, harus diapresiasi. Apalagi Pemerintah Kabupaten Bandung sendiri terus melakukan berbagai cara guna penegakkan netralitas.

“Menegakkan netralitas itu sudah berbagai cara dilakukan, dari integritas dan sosialisasi kemudian teguran dan sebagainya,” kata Tisna.

Tisna juga menjelaskan, dalam proses penegakan netralitas ASN, diproses melalui mekanisme baik dilingkup internal maupun di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Sama dengan pelanggaran ASN, tentu yang disebut dengan pelanggaran ASN adalah yang sudah punya kekuatan hukum. Misalnya masih dugaan, tidak dimasukin ke dalam itu. Dalam hemat kita yaitu berdasarkan aturan hukum yang berlaku,” jelasnya.

Selain persentase ketidaknetralan ASN, Tisna menuturkan bahwa pelaksanaan Pilkada 2020 digolongkan sukses. Katanya ada dua hal yang menjadi kekhawatiran dalam gelaran pesta demokrasi tersebut.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Baca Juga