DEPOK – Minimnya fasilitas kesehatan di tingkat kelurahan mendapat tanggapan serius oleh DPRD Kota Depok. Ketua Komisi D DPRD Kota Depok Supiatni menyebut masyarakat mengeluhkan pelayanan kesehatan lantaran ketiadaan sarana kesehatan di tingkat pertama berupa Puskesmas yang membuat warga kesulitan mengakses layanan kesehatan.
“Kami tadi meminta kepada Dinas Kesehatan Kota Depok untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat agar lebih ditingkatkan lagi. Sebagai contoh, di daerah Kelurahan Pancoran Mas yang hingga kini belum memiliki Puskesmas,” kata Supriatni usai Rapat Renja 2020, di Gedung DPRD Kota Depok, Selasa (9/02/2021).
Supriatni lalu meminta kepada pihak Dinkes Kota Depok agar Renja berikutnya segera membahas pembangunan Puskesmas di kelurahan-kelurahan yang belum memiliki Puskesmas, termasuk di Kelurahan Pancoran Mas.
“Tadi kami menuntut untuk Dinas Kesehatan agar di dua Renja 2022 untuk merencanakan kinerjanya untuk mendirikan Puskesmas di Kelurahan Pancoran Mas,” katanya.
Supriatni mengaku pihaknya berulang kali mendapatkan pertanyaan yang sama kala melakukan kegiatan Reses. Adapun pertanyaan itu tak lain meminta agar pihaknya serius memperjuangkan aspirasi masyarakat, dalam hal ini meminta agar segera direalisasikan pembangunan Puskesmas di dapilnya.
“Kemarin kami juga baru selesai Reses tanggal 3, 4, dan 5. Banyak masyarakat yang selalu menanyakan Bu Dewan kok sampai sekarang belum juga dibangun Puskesmas untuk Kelurahan Pancoran Mas. Kita-kita yang di belahan sini sangat kesulitan untuk mengakses Puskesmas terdekat. Harus mutar-mutar dulu untuk ke Puskesmas terdekat. Tolonglah Bu Dewan di Pancoran Mas ini segera dibangun Puskesmas supaya tidak harus mutar-mutar dulu untuk ke Puskesmas,” ungkapnya sembari menirukan keinginan warganya.
Menurut Supriatni, kendala pembangunan Puskesmas terutama untuk di daerah Kelurahan Pancoran Mas hanya pada soal pengadaan lahan. Pihaknya pun sejauh ini sudah berkoordinasi dengan pihak Dinas Perumahan dan Permukiman (Rumkin) Kota Depok untuk mencarikan solusinya.
“Tadi kami juga meminta kepada Dinkes, memang untuk pembelian lahannya itu ada pada tanggung jawab Dinas Perumahan dan Permukiman (Rumkin), dan tadi disaksikan oleh Bappeda. Bappeda sendiri nanti akan menyampaikannya kepada Dinas Rumkin dan nanti apabila ada rapat Rumkin tentang pengadaan lahan yang akan dibangun SMP baru, Puskesmas dan lain sebagainya bisa disertakan di dalamnya,” ujar Anggota dewan dari Fraksi Golkar itu.
