Program Pemberdayaan untuk Disabilitas Kerap Kali Tidak Cocok dengan Disabilitasnya

BANDUNG – Pemberdayaan disabilitas di Kota Bandung masih belum optimal. Meskipun ada beberapa pelatihan seperti menjahit, wirausaha, dan kerajinan tangan, ternyata pelatihan tersebut tidak selalu sesuai dengan minat penyandang disabilitas itu sendiri.

Hal tersebut disampaikan oleh salah satu aktivis disabilitas asal Bandung, Handayani. Yani sendiri adalah seorang aktivis disabitas asal Bandung yang sudah bergerak sejak 2005 di BILIC (Bandung Independent Living Center).

Kini ia bergerak di SPICE (Severe and Profound Impairment Collective Empowerment Indonesia) untuk penyandang disabilitas berat.

Menurutnya, tidak semua penyandang disabilitas cocok dengan pelatihan yang ada. Ia mencontohkan dengan pelatihan manajemen wirausaha.

Menurutnya, yang namanya pelatihan manajemen wirausaha tidak selalu sesuai karena tidak semua penyandang disabilitas bisa berwirausaha.

“Yang dimaksud manajemen disini adalah manejemen diri, ajak disabilitas untuk mengatur dirinya nanti sehingga dia bisa menentukan hidupnya sendiri,” tutur Handayani yang akrab disapa Yani.

Selanjutnya, ia juga memaparkan, beberapa pelatihan diberikan kepada difabel yang tidak memiliki kemampuan dan minat di bidang pelatihan tersebut. Sehingga, hasil yang mereka dapatkan juga tidak bagus.

“Misal down syndrome yang diberikan kesempatan pelatihan di Dinas Sosial selama delapan bulan, dan ternyata selama delapan bulan hanya jalan keluar, belajar abjad, buat apa coba. Dana tersebut tidak ada hasil untuk anak tersebut.”

Namun menurutnya, pemerintah ataupun pihak berwenang tidak bisa disalahkan begitu saja.

Faktor lain yang perlu pertimbangan adalah karakter para penyandang disabilitas yang berbeda-beda. Sehingga, kendala yang dihadapi dan kebutuhan tiap disabilitas juga berbeda.

Selain itu, di jajaran pemerintahan tersebut tidak ada disabilitas yang mewakili sehingga pemerintah kurang memahami kebutuhan dan kendala disabilitas.

Dari hal tersebut para komunitas atau aktivis penyandang disabilitas harus bisa bergerak dan memberikan pengertian kepada pemerintah atau masyarakat sehingga tidak akan ada kesalahan atau ketidaksesuaian program. (Mg13)

 

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan