BANDUNG – Ketua Dewan Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat (Jabar) Dedi Kurniawan menyebut, longsor di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang merupakan kelalaian pemerintah dan harus dipertanggungjawabkan.
“Longsoran yang terjadi jelas kelalaian pemerintah yang sampai menimbulkan korban. Tidak bisa kita menyalahkan masyarakat yang berada di kawasan yang memang rawan bencana, karena memang pemerintah yang bertanggungjawab,” kata Dedi saat dihubungi, Senin (11/1).
Dia menjelaskan, seharusnya pemerintah paham dan sadar untuk melakukan proses mitigasi dan menginformasikan kepada masyarakat bahwa lokasi yang menjadi tempat tinggalnya berada di kawasan rawan bencana.
“Mereka harus direlokasi. Kemudian pemerintah harus melihat hak hidup dan ditempatkan ditempat yang layak sesuai dengan aktivitas mereka,” jelasnya.
Setelah memfasilitasi, pemerintah pun harus tegas untuk melarang masyarakat untuk bermukim di kawasan zona merah tersebut agar kejadian serupa tak terulang hingga menelan korban jiwa.
“Kalau memang masyarakat berada di zona rawan bencana, pemerintah harus memberikan fasilitas lain, dan mengusahakan kawasan zona bencana tersebut tidak ditinggali,” tambahnya.
Dedi mengungkapkan bahwa intensitas hujan tidak dapat disalahkan dan menjadi alasan terjadinya longsor. Tetapi, lanjut dia, longsor terjadi karena ada perusakan lahan akibat pembangunan infrastruktur yang berdampak pada tidak stabilnya tanah dalam menyerap air.
“Kita tidak bisa menyalahkan itu akibat dari hujan. Efek hujan itu normal-normal saja. Di Sumedang salah satu faktornya dampak signifikan dari pembangunan. Ini kemungkinan dari pembangunan infrastruktur nasional, seperti pembuatan jalan Cisumdawu,” ungkapnya.
“Tetapi kalau mengingat debit air, itu tidak mengenal dekat atau jauh. Dari atas dia (banjir) akan turun kemanapun sampai. Jadi diindikasikan itu dari pembangunan,” tutupnya. (MG10, Ira)
