oleh

Dewan Perketat Pengawasan Terhadap Eksekutif

CIMAHI –Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi bakal memperketat pengawasan terhadap pemerintahan Kota Cimahi. Sebab, selain menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas pemerintah, kejadian tindak pidana korupsi yang melibatkan Wali Kota Cimahi non-aktif Ajay M. Priatna juga menunjukan adanya kelonggaran pengawasan, sehingga kejadian tersebut harus menjadi pelajaran bagi semua anggota dewan.

Hal tersebut dikatakan, Anggota Komisi I DPRD Cimahi, Wahyu Widyatmoko melalui sambungan telepoh, Minggu (10/1).

”Pengawasan menjadi salah satu tugas pokok dan fungsi legislatif sebagai wakil rakyat. Sehingga kita akan lebih meningkatkan pengawasan, terlebih setelah ada kejadian semacam ini,” ucapnya.

Sementara itu, menanggapi kelanjutan kasus tersebut, Wahyu mengatakan, pihaknya sangat menghargai proses hukum yang sedang berlangsung meski hingga kini dirinya belum mengetahui jelas perkara yang menyeret Ajay tersebut.

”Intinya kita tetap hargai proses yang sedang berlangsung oleh KPK. Tapi kita belum tau, artinya kejadian tersebut permasalahannya atau yang dilanggar itu terkait apanya. Apakah perizinannya apakah yang lainnya karena persidangannya belum dilakukan,” katanya.

Kendati demikian, Wahyu mengaku sejak terjadian tersebut, Komisi I DPRD Kota Cimahi sudah meminta klarifikasi terhadap Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Cimahi. Sebab sejak awal yang diungkap dalam kasus tersebut adalah soal perizinan,

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.