Cegah Klaster Siswa, Disdik Wajib Tunda Sekolah Tatap Muka

BANDUNG – Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat (Jabar) meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar untuk menunda wacana Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka tahun ajaran 2020/2021.

Anggota Komisi V DPRD Jabar, Hilal Hilmawan mengatakan, pelaksanaan pembelajaran tatap muka di seluruh Jawa Barat sebaiknya ditunda, hal itu dikarenakan kasus korona terus melonjak.

“Karena saat ini masih pandemi Covid-19, saya kira kegiatan belajar mengajar di seluruh kota/kabupaten di Jabar harus ditunda terlebih dahulu,” kata Hilal di Bandung, Jumat (7/1).

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan, seharusnya pemerintah saat ini lebih memperhatikan kesehatan seluruh masyarakat di tengan pandemi.

“Maka memastikan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai prioritas utama,” ucapnya.

Apalagi, kata dia, saat ini angka positif Covid-19 khusus di Jabar belum mengalami penurunan yang signifikan. Dikhawatirkan akan memperbanyak penyebaran kasus.

“Selain itu juga memperhatikan tumbuh kembang peserta didik dan kondisi psikososial seluruh insan pendidikan,” katanya.

Sementara itu, Kadisdik Jabar Dedi Supandi mengatakan, pembelajaran tatap muka di awal tahun 2021 yang dicanangkan Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menuai polemik. Dari 4.996 sekolah SMA, SMK dan SLB Negeri hingga Swasta yang siap melakukan pembelajaran tatap muka hanya 1.743. Sisanya melanjutkan daring.

“Jadi kalau kita hitung dari jumlah total tadi, berarti sekitar di angka 34,89 persen sekolah di Jabar sudah siap melakukan tatap muka,” ucap Dedi.

Dikatakan Dedi, dari jumlah 34,89 persen yang siap pembelajaran tatap muka. Terdapat 12,13 persen SMA, 21,32 persen dari SMK, dan 1,44 persen dari SLB. Menurutnya, data tersebut di dapat dari system yang disediakan Disdik Jabar.

Guna menindaklanjuti kesiapan sekolah. Disdik jabar terlah menyiapkan dua pilihan untuk kegiatan belajar ditahun 2021 ini. Antara tatap muka secara parsial dan melanjutkan PJJ. Artinya, jika terjadi tatap muka pihak sekolah di Kota dan Kabupaten pun telah menyiapkan sarana dan prasarannya.

“Jabar hari ini terkait dengan rencana tatap muka pilihannya adalah tatap muka dilakukan secara bertahap dengan prinsip sukarela dan tidak wajib,” katanya.

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan