JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Azis Syamsuddin sambut baik kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di wilayah Jawa-Bali sejak 11 hingga 25 Januari 2021.
Dia mengatakan, hal tersebut merupakan langkah yang tepat karena mendukung program vaksinasi dan menciptakan herd immunity di Indonesia.
“Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk bersinergi agar Pemerintah Daerah dapat menerbitkan peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Daerah untuk menunjang PPKM, sehingga PPKM berjalan efektif dan efisien dalam menurunkan angka pertumbuhan kasus COVID-19,” ucapnya dilansir dari Antara, Jumat (8/1).
Azis menjelaskan, Pemda harus memberi dukungan dan bersikap kooperatif dalam menjalankan kebijakan PPKM.
Menurutnya, Pemda juga harus dapat bersinergi dengan TNI dan Kepolisian untuk meningkatkan pengawasan dalam implementasinya.
“Pastikan masyarakat menaati aturan, menjalankan protokol kesehatan, dan berikan sanksi tegas bagi pelanggar,” katanya.
Dia menambahkan bahwa vaksin COVID-19 telah didistribusikan ke sejumlah daerah di Indonesia dan tinggal menunggu Emergency Use of Authorization dari BPOM dan sertifikasi halal dari MUI.
Azis juga mengungkapkan, lonjakan kasus COVID-19 akan menghambat keberhasilan program vaksinasi pemerintah sehingga PPKM dinilai langkah yang tepat.
“Tetap waspada dan tetap menerapkan disiplin yang tinggi, semoga program vaksinasi pemerintah dapat berjalan efektif dan efisien serta dapat segera menekan lonjakan kasus COVID-19,” katanya. (Antara)
